Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat dan Dewan Pembina Yayasan Mahasiswa Islam Insan Cita (YAPMIC) Ciputat.
Dalam dua minggu terakhir, tampaknya tengah terjadi euforia sebagian publik kita atas pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini, langsung atau tidak langsung, merupakan jawaban terhadap Gerakan Rakyat di penghujung bulan Agustus yang diformulasikan dalam format 17 + 8. Di mana 17 tuntutan diminta untuk dirampungkan dalam 1 minggu dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan 8 tuntutan dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026.
Terdapat 3 dari 17 tuntutan yang terkait sektor ekonomi: Pertama, memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, mitra ojol) di seluruh Indonesia. Kedua, mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Ketiga, membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Selain itu, terdapat satu dari 8 tuntutan terkait ekonomi, yaitu meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai memberatkan rakyat.
Pertanyaannya adalah, apakah pergantian dari Sri Mulyani kepada Purbaya merupakan sinyal reformasi menyeluruh terhadap situasi ekonomi kita, atau merupakan langkah kejut (shock therapy) untuk menenangkan situasi? Sri Mulyani, seorang ekonom jebolan Fakultas Ekonomi UI dengan pembawaan kalem, sedangkan Purbaya Yudhi Sadewa, tamatan ITB, cenderung terbuka dan sedikit ngoboy—sebuah perilaku yang diakuinya sendiri. Gerakan awal Purbaya menggelontorkan Rp200 triliun kepada sistem perbankan agar ekonomi bergerak, merupakan indikasi gerak cepatnya. Gebrakannya telah membangun narasi diskusi di tengah masyarakat.
Siapakah sosok Purbaya Yudhi Sadewa itu? Purbaya dilahirkan di Bogor pada 7 Juli 1964, menempuh pendidikan SMA di Regina Pacis Bogor, kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro—bidang yang mengasah kemampuan analitis dan berpikir sistematis. Namun, kecintaannya pada bidang ekonomi mengarahkannya ke Purdue University, Amerika Serikat, tempat Purbaya memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi.
Kombinasi keilmuan yang dimiliki Purbaya membawanya melanglang pada pelbagai profesi di sekitar masalah ekonomi. Purbaya sempat menjadi Direktur Utama Danareksa Securities (2006–2008), yang mengasahnya langsung di dunia pasar modal. Selanjutnya, dipercaya menjadi anggota Dewan Komisioner LPS sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 hingga 2025. Purbaya adalah penjaga gawang stabilitas sistem perbankan, terutama di masa pandemi COVID-19 ketika risiko likuiditas meningkat. Kini, ia mendapat amanah menjadi Menteri Keuangan Indonesia sejak 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani.
Pekerjaan Rumah di depan Mata
Purbaya hadir di tengah-tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87% year-on-year (YoY), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya (sekitar 5,11%). Lembaga pemeringkat kredit menilai bahwa target pertumbuhan 5,2% untuk 2025 akan sulit tercapai karena berbagai tekanan eksternal dan internal (Reuters). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, tidak sebesar di periode sebelumnya, dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) serta sub-indikator “lapangan kerja” menunjukkan persepsi negatif di kalangan masyarakat (Kompasiana).
Pergantian Menkeu yang dipandang mendadak memperlemah kepercayaan terhadap disiplin fiskal. Stimulus ekonomi dan bantuan sosial digenjot sebagai respons, tetapi ini juga menambah beban anggaran dan potensi defisit. Ada periode deflasi di Indonesia untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, terutama karena diskon listrik dan regulasi harga barang reguler. Namun, inti inflasi (core inflation) tetap naik sedikit. Harga bahan pokok (sembako) tetap menjadi keluhan besar masyarakat. Rupiah sempat melemah, yang mendorong investor jadi lebih berhati-hati karena risiko politik dan ketidakpastian kebijakan (Reuters dan IDN Times).
Menurut para pengamat ekonomi, penyebab yang memperburuk kondisi ekonomi kita adalah tekanan ekonomi global: inflasi dunia, suku bunga tinggi di negara maju, konflik geopolitik, dan ketidakjelasan rantai pasokan yang memengaruhi ekspor maupun impor Indonesia. Di samping itu, kebijakan fiskal dan moneter harus seimbang antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Stimulus dibutuhkan, namun jika tidak hati-hati dapat meningkatkan defisit, risiko utang, atau beban subsidi yang besar. Keterbatasan daya beli masyarakat—upah riil yang tidak naik, inflasi pada barang kebutuhan pokok, serta ketidakpastian lapangan kerja—membuat banyak yang “tercecer” (Reuters dan Kompas).
Selanjutnya, para ahli juga memberikan peringatan: bila situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini dibiarkan, tidak mustahil penurunan konsumsi dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Ketidakstabilan sosial bisa terjadi jika ketimpangan dan pengangguran meningkat. Daya tarik investasi dapat menurun bila risiko politik, fiskal, dan nilai tukar dianggap tinggi. Risiko inflasi tinggi mengancam kelompok miskin, terutama jika harga bahan pokok terus naik. Potensi defisit anggaran dan beban utang akan muncul jika stimulus dan subsidi tidak dikelola secara efisien dan hati-hati.
Langkah Purbaya dan Sinyal Pemulihan Awal
Bak seorang koboi, “Cowboy Style” meminjam istilah The Strait Times Singapura, Purbaya melakukan gerak cepat pada 9 September 2025, menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 2–3 tahun ke depan. Salah satu strateginya adalah memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih efisien.
Tanggal 10 September 2025, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan memaksa perbankan menyalurkan kredit ke masyarakat untuk mendorong perekonomian. Caranya, pemerintah menempatkan dana di perbankan agar likuiditas cukup cair dan dapat disalurkan melalui kredit (Media Indonesia). Dengan demikian, sistem keuangan tidak mengering.
Purbaya memenuhi janjinya. Pada 15 September 2025, pemerintah menyalurkan dana likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara untuk memperkuat likuiditas dan mendorong agar bank lebih aktif menyalurkan kredit. Purbaya juga menyebutkan bahwa para direktur bank tersebut “pusing” karena besarnya dana ini, namun optimistis bahwa dengan likuiditas besar, bunga pinjaman akan turun (IDN Financials). Purbaya meminta agar bank memutar otak dan menggunakan dana tersebut agar berfungsi sebagai motor ekonomi.
Untuk mengawal penyerapan kualitas anggaran—sebagai otoritas fiskal—pada 11 September 2025, Purbaya membentuk Tim Asistensi Internal yang berfungsi mendampingi pelaksanaan anggaran agar penyerapan dapat berjalan efektif serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ia juga melakukan koordinasi dengan Komisi XI DPR terkait transfer ke daerah agar kondisi ekonomi daerah tetap terkendali (Media Indonesia). Bahkan, Purbaya menyatakan akan menarik dana di K/L yang penyerapan anggarannya tidak memenuhi target—sebuah langkah yang patut diacungi jempol.
Menurut para pengamat perbankan, terdapat pertanyaan terkait penempatan Rp200 triliun pada perbankan nasional (Himbara): Pertama, berapa lama Rp200 triliun bisa disalurkan dalam bentuk kredit, mengingat penyaluran kredit tidak bisa instan dan memerlukan kehati-hatian? Kedua, bagaimana daya serap pasar pada saat sektor riil belum sepenuhnya bergairah? Ketiga, apakah dana tersebut benar-benar bisa lama mengendap di bank BUMN pada saat pemerintah tetap membutuhkannya untuk belanja negara?
Untuk tiga hal ini, tentu pemerintah telah mengantisipasinya antara lain dengan meluncurkan Paket Ekonomi 8-4-5 (CNBC Indonesia, 15 September 2025). Paket ini pada intinya untuk membangkitkan sektor riil sebagai sinyal pemulihan ekonomi.
Agenda Krusial Ekonomi Kita
Masalah besar yang tengah menunggu sentuhan Purbaya—tentunya dengan back-up penuh Presiden Prabowo—merupakan agenda krusial yang dihadapi terkait masalah struktural yang menghambat laju perekonomian Indonesia. Menurut Bloomberg Technoz—sebuah platform media berita ekonomi, bisnis, dan teknologi di Indonesia—Indonesia tengah mengalami penurunan tax ratio sekitar 10,08% pada 2024 menjadi diperkirakan ~9,5% pada 2025. Rendahnya tax ratio tentu saja akan memengaruhi penerimaan negara. Sebagai perbandingan, pada 2023, tax ratio Singapura sebesar 13,9% dan Korea Selatan sebesar 15,7% (Helgi Library—Platform Data Statistik).
Masalah struktural lainnya yang dihadapi ekonomi kita adalah melemahnya sektor manufaktur sebagai basis produksi. Bahkan beberapa laporan menyebut bahwa kontribusi manufaktur ke PDB mengalami tren penurunan dari angka 20% ke bawah dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS menunjukkan share pekerja informal di Indonesia terus meningkat, sementara pekerja formal cenderung stagnan bahkan menurun. Data BPS juga menunjukkan adanya indikasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, terdapat penurunan kecil dalam porsi industri luas terhadap PDB dari 46% pada 2019 ke 40,22% pada 2023 (The Global Economy).
Masalah menggantung lainnya yang perlu segera mendapat perhatian ekstra adalah infrastruktur yang tidak merata, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih tertinggal dalam hal konektivitas, energi, dan logistik. Ketimpangan ini menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi lokal. Tentu saja, masalah regulasi dan birokrasi yang tidak efisien harus segera dibenahi. Perizinan usaha, perpajakan, dan regulasi lainnya masih dipandang rumit dan tidak ramah investor. Bila masalah ini tidak segera dibenahi, akan memperberat upaya pemulihan ekonomi dalam jangka panjang.
Gebrakan Purbaya merupakan sinyal awal pemulihan ekonomi, dan bila diikuti dengan langkah-langkah lanjutan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi lebih luas lagi—ekonomi yang sudah lama tercekik. Langkah ini harus pula disertai dengan langkah konsisten dan berkesinambungan dari Tim Ekonomi Prabowo untuk meletakkan kerangka fondasi ekonomi yang berdaya tahan dan berkelanjutan, di tengah geopolitik global yang tengah berubah—berbekal optimisme mengayuh di tengah perubahan.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
