SUMENEP, Rilpolitik.com – Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Achmad Fauzi Wongsojudo menunjukkan tren kenaikan dalam tiga tahun berturut-turut.
Pada tahun pertama kepemimpinan bupati Fauzi di tahun 2021, ekonomi Sumenep tumbuh 2,61% year on year (YoY) dibanding tahun sebelumnya.
Pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada tahun 2022, yakni mencapai 3,11 persen. Loncatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar 5,35 persen pada year on year (yoy).
Secara angka, ekonomi Sumenep memang terus tumbuh. Namun, faktor pertumbuhannya masih dipertanyakan apakah murni karena kebijakan pemerintah atau justru karena usaha warganya sendiri.
Hal itu dipertanyakan Timses Paslon Final (Ali Fikri-Unais Ali Hisyam) di Pilkada Sumenep 2024, M Khalqi KR dalam debat terbuka membedah visi dan misi Paslon yang digelar Radar Madura di sebuah hotel kawasan Pajagalan, Kota Sumenep, Jawa Timur pada Selasa (24/9/2024) malam. Menurutnya, faktor naiknya ekonomi Sumenep perlu diuji kembali.
“Saya kira kita perlu menguji sekarang, apakah pertumbuhan ekonomi di Sumenep itu karena kebijakan pemerintah atau karena banyak warganya merantau ke Jakarta?” kata Khalqi.
“Kalau kebijakan pemerintah, ayo kita uji juga berapa sektor UKM terhadap PAD. Berapa UKM, event-event yang dilaksanakan peningkatannya terhadap PAD, kita uji,” lanjutnya.
Khalqi berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumenep bukan karena kebijakan pemerintah, melainkan karena warganya yang banyak merantau.
“Kita bayangkan kalau Rp 10 juta per orang kali 75 ribu orang di Jakarta ngirim ke Sumenep, maka satu bulan sudah dapat Rp 750 miliar,” ujar dia.
“Bandingkan dengan sektor pariwisata, 1 juta orang per tahun, per tahun, bukan per bulan lho ya, per tahun, itu kalau satu orang berbelanja Rp 500 ribu saja per orang itu baru Rp 500 juta. Belum biaya produksi dan semacamnya,” ungkapnya.
Sebab itu, Khalqi kembali menegaskan pertumbuhan ekonomi di Sumenep disebabkan oleh faktor usaha warganya sendiri.
“Jadi saya kira pertumbuhan ekonomi di Sumenep itu bukan karena kebijakan pemerintah, tetapi kreativitas warganya sendiri,” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
