JAKARTA, Rilpolitik.com – Kritik terhadap Komite Percepatan Reformasi Polri semakin keras. Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (GEMPARI), Alfian menilai, tim yang dibentuk pemerintah dan Polri itu tidak memiliki independensi yang cukup untuk melakukan perubahan mendasar. Karena terlalu didominasi figur internal, proses reformasi dinilai berpotensi menjadi formalitas tanpa hasil yang berarti.
“Reformasi tidak mungkin berjalan jika yang mengendalikannya adalah orang-orang yang justru selama ini berada di dalam sistem yang ingin dibenahi. Ini konflik kepentingan yang sangat jelas,” tegas Alfian dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (3/11/2025).
Mantan Fungsionaris Perguruan Tinggi dan kepemudaan Badko HMI Se-Jabodetabeka – Banten ini juga menyoroti komposisi tim yang dinilai bermasalah. Banyak perwira aktif dan figur dekat institusi yang dilibatkan, sementara tokoh independen dan akademisi kritis tidak masuk. Hal ini, menurut Alfian, membuat publik sulit percaya bahwa reformasi diarahkan untuk membongkar persoalan lama.
“Kalau aktor-aktor kritis tidak dilibatkan, itu tanda bahwa yang dicari adalah kenyamanan institusi, bukan perubahan,” tambahnya.
Minimnya transparansi mempertebal kecurigaan publik. Hingga kini tidak ada keterbukaan mengenai prioritas pembenahan, mekanisme evaluasi, maupun laporan penindakan pelanggaran.
“Tanpa keterbukaan data, reformasi hanya menjadi cerita di atas kertas. Publik harus bisa memeriksa apa yang dikerjakan,” katanya.
Selain itu, proses reformasi juga dianggap tidak menyentuh akar persoalan utama seperti relasi Polri dengan kepentingan politik dan bisnis, budaya internal yang tertutup, serta lemahnya pengawasan independen. Menurut Alfian, selama persoalan struktural ini tidak disentuh, reformasi hanya kosmetik. Luarannya mungkin berbeda, tapi mesinnya tetap sama.
Dengan sederet kelemahan tersebut, GEMPARI mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim reformasi yang ada. Mereka mendorong pembentukan format baru yang lebih independen dan melibatkan unsur masyarakat sipil secara nyata, bukan simbolis.
“Jika prosesnya tidak independen dan tidak transparan, wajar kalau publik meminta tim ini dievaluasi. Reformasi Polri tidak boleh menjadi ritual administratif; ini soal masa depan keadilan,” pungkas Alfian.
