SUMENEP, Rilpolitik.com – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, Ellya Fardasah membantah bahwa biaya operasional Keluarga Berencana (KB) terserap 100 persen.
Hal itu disampaikan merespons Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq yang mencurigai adanya ketidakwajaran dalam penggunaan biaya operasional KB lantaran terserep 100 persen tiap tahunnya.
“Terkait (data) yang disampaikan (Sulaisi), kami tanggapi tidak benar terserap seratus persen,” kata Ellya kepada rilpolitik.com melalui pesan tertulis pada Senin (16/9/2024).
Ellya juga memastikan penggunaan biaya operasional KB sudah sesuai dengan peruntukannya. Ia kemudian merinci kegiatan yang dibiayai dari anggaran tersebut.
“Semuanya dilaksanakan sesuai kegiatan di bidang KB. Antara lain terdiri dari kegiatan: Operasional balai penyuluhan KB; Operasional pelayanan KB; Penggerakan di kampung KB; Penurunan stunting, dan Program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan sub PPKBD),” jelasnya.
Meski begitu, Ellya tidak menunjukkan data versi dia sebagai pembanding untuk memperkuat bantahannya terhadap data yang dikantongi Sulaisi.
“Mohon maaf kalau data detail teknis di bidang terkait,” ujarnya.
Ellya juga tidak merespons ketika ditanya berapa persen kira-kira serapan anggaran KB di Kabupaten Sumenep jika bukan 100 persen seperti data yang diungkap Sulaisi.
Serapan Biaya Operasional KB Dicurigai Tak Wajar
Sebelumnya, Ketua APSI Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq mencurigai ada yang tidak beres dengan penggunaan anggaran operasional Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 pun, penyerapan anggarannya mencapai 100 persen.
Sulaisi mengaku data tersebut diperoleh dari seorang wartawan media online. Berdasarkan data tersebut, biaya operasional KB sangat fantastis dan naik setiap tahun.
Dia membeberkan anggaran operasional KB di Kabupaten Sumenep sepanjang 2021 hingga 2024 sesuai dengan data yang diterimanya.
“Ternyata anggarannya fantastis sekali. Tahun 2021 anggarannya Rp 8.120.000.000, terserap 100 persen. Tahun 2022 Rp 9,670.000.000, terserap 100 persen. Tahun 2023 Rp 11.050.000.000, terserap 100 persen. Dan saat ini, tahun 2024, Rp 10.780.000.000, terserap 50 persen. Luar biasa ya biaya operasional Keluarga Berencana,” ungkap Sulaisi melalui akun Tiktoknya dilihat rilpolitik.com pada Senin (16/9/2024).
Sulaisi tak yakin anggaran yang begitu besar itu terserap 100 persen. Apalagi dalam kurun waktu 2021-2022, Indonesia termasuk Sumenep, masih dilanda pandemi Covid-19 yang membatasi segala aktivitas masyarakat di luar rumah.
“Saya menduga penggunaan anggaraan, biaya operasional keluarga berencana ini tidak sesuai peruntukan,” ujar dia.
“Nah, kita nggak tau nih anggaran yang tiap tahun naik ya, meningkat luar biasa ini di Sumenep 100 persen terserap dalam kondisi Covid-19 tahun 2021, tahun 2022, anggaran sebanyak itu digunakan untuk apa? Dalam kondisi Covid itu,” sambungnya.
Sebab itu, Sulaisi mencurigai ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran tersebut. Ia tak melihat dampak dari program yang menghabiskan dana puluhan miliar itu.
“Saya menduga di sini ada penggunaan yang tidak semestinya. Karena kalau anggaran sebesar ini benar-benar digunakan untuk keluarga berencana, saya yakin Sumenep ini tidak akan seperti sekarang ya. Paling tidak ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu tak habis pikir dengan penyerapan anggaran yang 100 persen.
“Biaya operasional keluarga berencana sebanyak ini terserap 100 persen nih luar biasa. Saya menilai ini di luar batas kewajaran,” ungkapnya.
Namun demikian, Sulaisi meminta agar data tersebut dikonfirmasi ulang kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo atau dinas yang membidanginya terkait jumlah anggaran dan serapannya.
(Ah/rilpolitik)
