Rilpolitik.com, Jakarta – Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan pemerintah akan segera menutup Kereta Api Argo Parahyangan menyusul beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Hal itu ia sampaikan melalui akun X pribadinya , @akang_hero pada Selasa (8/8/2023).
Herman mengatakan, rencana penutupan layanan Argo Parahyangan ini sangat ironis sekaligus menyedihkan. Pasalnya, di saat yang sama, pemerintah menghidupkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan biaya tinggi.
“IRONIS & MENYEDIHKAN, Pemerintah saat ini akan menutup kereta api Agro Parahiyangan milik bangsa, pada saat yang sama menghidupkan kereta cepat china yang juga berbiaya tinggi karena akan berhenti di padalarang atau di tegal luar,” kata Herman melalui akun Twitternya, @akang_hero pada Selasa (8/8/2023).
Menurut Herman, penutupan layanan Argo Parahyangan ini akan mematikan banyak sekali ekonomi masyarakat kecil mulai dari porter hingga penjual jasa dan barang lainnya.
“Tahukah kalian, dengan menutup agro parahiyangan akan mematikan pendapatan masyarakat kecil seperti porter, tukang ojek, tukang parkir, taxi, penjual makanan, dan penjual jasa dan barang lainya yang umumnya berskala kecil,” papar Herman.
Selain itu, kata Herman Khaeron, kerugian terbesar juga akan dialami oleh PT KAI akibat kehilangan pendapatan dari tutupnya Argo Parahyangan dan matinya stasiun Bandung.
“Dan pastinya PT KAI akan kehilangan pendapatan, dan stasiun bandung mati. IRONIS,” kata anggota DPR RI dari Dapil Cirebon dan Indramayu itu.
Wacana penutupan layanan Argo Parahyangan muncul pada akhir tahun lalu, meyusul beroperasinya kerata cepat. Penutupan itu agar ada pengalihan penumpang dari KA Argo Parahyangan ke kereta cepat.
Namun, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa layanan Kereta Api Argo Parahyangan tetap beroperasi meski ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Layanan KA Argo Parahyangan tidak akan mengalami perubahan atau ditutup layanannya, meski rute kedua kereta itu melayani relasi Jakarta-Bandung.
“KA Argo Parahyangan tetap berjalan, tidak ada perubahan,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal pada awal Juli lalu. (Abn)
