JAKARTA, Rilpolitik.com – DPP Partai Demokrat menanggapi adanya tuduhan yang menyebut bahwa partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di balik ramainya isu ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan partainya tak terkait dengan isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tuduhan keterlibatan demokrat dalam kasus tersebut menyesatkan.
“Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” kata Zaky dalam keterangannya, diterima rilpolitik.com pada Senin (28/7/2025).
Zaky secara spesifik menyebut nama Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo sebagai salah satu tokoh yang getol menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi. Zaky menegaskan bahwa Roy Suryo sudah bukan kader Demokrat sejak 2019 lalu.
“Ia (Roy Suryo) telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” tuturnya.
Zaky menegaskan hubungan keluarga SBY dan Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat. Dia mencontohkan dua anak Jokowi, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang hadir dalam Kongres V Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY.
“Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat,” ujarnya.
Menurut dia, hubungan itu mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, sehingga tidak pantas dijadikan sasaran provokasi.
Ia menilai ada sejumlah pihak yang berusaha menanfaatkan isu ijazah untuk mengadu domba SBY dan Jokowi.
“Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tutupnya.
(War/rilpolitik)
