JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik menegaskan partainya tidak pernah menolak proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan untuk merespon banyaknya tudingan bahwa sikap Demokrat soal IKN berubah sejak ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pernyataan itu Rachlan sampaikan melalui unggahan di akun X pribadinya seperti rilpolitik.com kutip pada Senin (25/3/2024).
Menurut Rachlan, Fraksi Demokrat di DPR justru ikut menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) jadi Undang-Undang (UU) pada 2022 lalu.
“Demokrat tidak pernah menolak IKN. Faktanya, fraksi Demokrat turut bersama partai lain di DPR menyetujui dan mengesahkan RUU IKN jadi Undang-Undang (2022),” kata Rachland.
Namun demikian, lanjut Rachlan, Demokrat memang pernah menolak revisi UU IKN masuk ke dalam daftar Prolegnas 2023. Alasannya, revisi tersebut dinilai tidak mendesak.
“Demokrat berpandangan, alih-alih revisi UU, pemerintah perlu untuk lebih fokus pada saat itu kepada upaya penangggulangan Covid-19,” tutur dia.
“Begitu faktanya,” pungkas Rachland.
Diketahui, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, tepatnya sebelum ia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.
“Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).
Maka, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.
Menurut dia, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.
“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia. “Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” kata dia.
AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.
“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” ujar AHY.
