JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah membuka layanan kasino. Sebagai informasi, kasino merupakan tempat yang menyediakan aktivitas perjudian.
Menurut Galih, layanan kasino bisa menjadi objek baru penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, mengingat setoran PNBP yang masuk ke kas negara kini komponennya makin minim, seperti dividen BUMN yang mulai masuk ke Danantara.
Dari pembukaan layanan kasino itu, kata politikus Partai Golkar itu, pemerintah bisa menarik tarif.
Usulan itu merujuk pada kebijakan Uni Emirat Arab (UEA) yang baru saja melegalkan pembukaan kasino.
Usulan pembukaan layanan kasino ini disampaikan Galih dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR, Kamis (8/5/2025).
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara arab jalainim kasino, mereka kan out of the box K/L lainnya,” kata Galih.
Galih menilai UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP-nya.
Namun, karena sudah menyadari bahwa SDA sangat fluktuatif dan berisiko bagi fiskalnya, layanan di sektor non SDA digenjot untuk memperoleh PNBP.
“Mereka sudah slide dari SDA ke jasa, khususnya jasa sosial dari pariwisata dan pemasukan lainnya lah,” ucap Ganjar.
