Dari Prabowo ke Dasco: Menenun Simpul Politik Persatuan

Oleh: Asip Irama
Direktur Eksekutif Indopublika

Di republik ini, politik sering diasosiasikan dengan adu kuat, saling jegal, dan ingatan yang panjang terhadap luka masa lalu. Tapi kadang, sejarah memberi kita kesempatan untuk melihat sesuatu yang berbeda: pemimpin yang tidak hanya menggunakan kekuasaan untuk menang, tetapi juga untuk memaafkan. Di titik ini, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto terasa seperti langkah politik yang tidak hanya strategis, tetapi juga kontemplatif.

Banyak yang mungkin bertanya: mengapa dua tokoh ini? Apa urgensinya? Dan apakah keadilan sedang diabaikan atas nama kompromi? Tapi politik tidak selalu bekerja dalam logika garis lurus. Kadang ia bergerak mengikuti irama zaman, membaca denyut masyarakat yang letih oleh polarisasi, dan meraba luka-luka yang diam-diam masih basah di tubuh bangsa.

Thomas Lembong adalah sosok teknokrat yang pernah menjadi harapan reformasi ekonomi. Gagasannya rasional, pendekatannya elegan. Ia bukan politisi yang suka tampil di depan sorotan, tetapi ia pernah menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Sementara Hasto Kristiyanto adalah tokoh politik yang tak asing dalam ruang-ruang ideologis. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, ia bukan hanya administrator partai, melainkan simbol dari daya tahan politik sipil pascareformasi.

Keduanya, dengan segala dinamika dan kontroversinya, berada di titik silang antara hukum dan politik. Ketika kasus menyentuh mereka, publik bersuara, media bersorak, dan aparat bertindak. Namun di tengah hiruk-pikuk yang melambungkan nama dan menjatuhkan martabat, negara harus tetap hadir sebagai penengah, bukan pelanjut amarah.

Di sini, Prabowo mengambil keputusan yang tidak populer. Ia tidak tunduk pada logika balas budi, juga tidak larut dalam kebisingan opini. Ia memilih untuk mengambil satu langkah ke belakang, agar bangsa ini bisa maju beberapa langkah ke depan. Amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong bukan berarti semua kesalahan dilupakan. Tapi inilah saatnya bangsa berhenti menjadikan masa lalu sebagai senjata.

Yang menarik, langkah ini tidak berdiri sendiri. Di belakang layar, ada peran penting Sufmi Dasco Ahmad—tokoh yang selama ini dikenal tidak banyak bicara, tapi bekerja dengan tenang dan cermat. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan pemimpin parlemen yang disegani, Dasco menjembatani komunikasi antara Istana dan DPR tanpa menimbulkan riak yang tidak perlu. Dalam dunia politik yang serba cepat dan penuh kompetisi, Dasco mengambil peran sebagai penjaga ritme: bukan dirigen yang menuntut perhatian, melainkan metronom yang menjaga nada tetap stabil.

Ia hadir sebagai penyeimbang, bukan pengendali. Dalam proses politik yang rawan gesekan, ia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu bersuara keras. Kadang, kekuatan itu justru hadir dalam kepercayaan yang dibangun diam-diam, dalam diplomasi yang sabar, dan dalam kesediaan untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara.

Langkah Prabowo, Hasto, Tom, dan Dasco membentuk simpul-simpul baru dalam politik Indonesia. Simpul yang mungkin tidak disadari oleh publik secara luas, tapi terasa oleh mereka yang jenuh dengan ketegangan tanpa henti. Politik kita mungkin tak selalu bersih, tapi ia tetap bisa menjadi ruang pertumbuhan. Keputusan ini adalah tanda bahwa negara masih punya keberanian untuk menimbang dengan hati, bukan sekadar menghitung dengan kalkulator kekuasaan.

Tentu saja kritik tetap perlu ada. Demokrasi akan kehilangan maknanya jika semua keputusan diterima begitu saja. Tetapi kritik yang sehat tidak lahir dari prasangka. Ia tumbuh dari kepedulian, dari keinginan untuk menjaga marwah keadilan. Dan dalam hal ini, kita perlu memberi ruang bagi negara untuk juga belajar dari keputusannya.

Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Kita telah membangun ribuan jalan, jembatan, dan infrastruktur fisik lainnya. Namun infrastruktur yang paling mahal tetaplah yang tak terlihat: kepercayaan. Abolisi dan amnesti adalah bagian dari pembangunan kepercayaan itu. Bahwa negara masih punya wajah manusiawi. Bahwa pemimpin masih bisa bersikap bijak. Dan bahwa politik bukan melulu tentang siapa menang, siapa kalah, tetapi siapa yang mampu mengakhiri pertikaian dengan kepala tegak.

Hasto Kristiyanto hari ini bukan hanya simbol rekonsiliasi politik. Ia adalah contoh bahwa orang yang pernah jatuh bisa bangkit kembali dan membuktikan kesetiaannya pada republik. Begitu pula Tom Lembong. Ia bukan sosok sempurna, tetapi negara masih melihat nilai dari pengetahuannya, dari ketenangan dan integritasnya.

Sementara Prabowo tidak sedang bermain aman. Ia mengambil risiko. Tapi bukankah kepemimpinan memang selalu tentang itu? Tentang keberanian mengambil keputusan yang tak disukai semua orang, tetapi diyakini sebagai yang terbaik untuk masa depan bangsa.

Dan Dasco, telah mencatatkan namanya dalam sejarah politik rekonsiliasi Indonesia. Bukan karena orasinya, tetapi karena kemampuannya menjahit kembali komunikasi di tengah kusutnya kepercayaan.

Tulisan ini tidak hendak menutup ruang kritik. Justru ia membuka kemungkinan tafsir yang lebih kaya terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Karena dalam setiap keputusan politik, ada benih-benih yang tumbuh dalam diam: benih rekonsiliasi, benih keberanian, dan benih harapan.