Rilpolitik.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Dalam korupsi tersebut, KPK menduga terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menyebut dugaan korupsi tersebut menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Namun, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.
Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.
Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.
Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.
Kini, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (23/5/2023).
Menurut Staf Khusus Kemensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit, KPK menyasar ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Ditjen Dayasos.
“Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut gitu ya kira-kira,” kata Sigit.
Dalam proses penggeledahan ini, Kemensos menyerahkan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi bansos beras. Selain itu, KPK jiga membawa gawai notebook.
Namun demikian, tidak ada pegawai Kemensos yang dibawa KPK saat penggeledahan. (Abn)
