JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menilai persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) seperti sedang mengadili kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya amati persidangan PHPU Pilpres di MK. Ada kesan MK tampaknya tengah mengadili kebijakan rezim Presiden Jokowi,” kata Benny dalam unggahannya di X pada Minggu (7/4/2024).
Dia menyebut sidang sengketa Pilpres 2024 itu menjadi forum pemerintahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait pembagian bantuan sosial (bansos).
“Menjadi forum pemerintah sampaikan laporan pertanggungjawaban atas kebijakan, peruntukan, dan distribusi Bansos,” ujarnya.
Sebab itu, dia mengatakan rakyat perlu menonton sidang sengketa Pilpres tersebut.
“Penting dan perlu rakyat menonton ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri pembantu Jokowi pada Jumat (5/4/2024). Mereka dimintai keterangan seputar kebijakan bansos yang oleh pemohon dianggap telah dipolitisasi untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Empat menteri yang dipanggil MK untuk dimintai keterangannya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
(Faw/rilpolitik)
