BEM PTMA Jakarta Bahas Penguatan Pengawasan Pemilu Bersama Bawaslu

JAKARTA, Rilpolitik.com – Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Bawaslu DKI Jakarta, Koordinator Daerah (Korda) Aliansi BEM PTMA DKI Jakarta, Radityo Satrio, melakukan diskusi strategis bersama jajaran Bawaslu DKI Jakarta pada Selasa (30/3/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari refleksi bersama atas perjalanan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu ke depan.

Dalam diskusi tersebut, Korda Aliansi BEM PTMA DKI Jakarta menekankan bahwa di usia ke-18 ini, Bawaslu diharapkan semakin kuat dan progresif dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

“Momentum HUT ke-18 ini harus menjadi titik refleksi sekaligus penguatan. Demokrasi kita sedang diuji oleh berbagai tantangan, mulai dari disinformasi, politik uang, hingga menurunnya kepercayaan publik. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial,” ujar Radityo Satrio dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Pihak Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keterlibatan aktif Korda Aliansi BEM PTMA DKI Jakarta. Mereka menegaskan bahwa pengawasan partisipatif menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Diskusi juga menyoroti kondisi kekinian, di mana perkembangan teknologi digital turut mempengaruhi pola kampanye dan potensi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pengawas dan elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi politik serta kesadaran publik terhadap pentingnya demokrasi yang sehat.

Selain itu, isu netralitas, transparansi, serta penguatan regulasi pengawasan menjadi poin penting dalam pembahasan. Kedua pihak sepakat bahwa pengawasan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat sipil.

Melalui momentum HUT ke-18 Bawaslu ini, Korda Aliansi BEM PTMA DKI Jakarta berharap agar Bawaslu terus menjaga independensi dan memperkuat kepercayaan publik, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai elemen, termasuk gerakan kepemudaan.

Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi demokrasi Indonesia yang lebih substantif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.