Rilpolitik.com, Jakarta – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan 03 Ganjar Pranowo memiliki strategi yang berbeda untuk menekan korupsi di Indonesia.
Pemaparan strategi menekan korupsi itu disampaikan keduanya dalam acara Paku Integritas KPK yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (17/1/2024).
Prabowo Subianto dalam pemaparannya meyakini untuk menekan korupsi perlu adanya peningkatan kualitas hidup para penyelenggara negara.
“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara negara,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kualitas hidup para pejabat negara, khususnya yang memegang pengendalian anggaran besar haruslah dijamin dan diperbaiki.
Peningkatan kesejahteraan, katanya, bisa mencegah pejabat untuk melakukan korupsi. Pendekatan demikian ia sebut sebagai pendekatan sistemik dan realistis.
“Sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi, sama sekali, ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” jelas dia.
Strategi ini sangat berbeda dengan Ganjar Pranowo yang merupakan rival politik Prabowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu justru mendorong para koruptor untuk dimiskinkan dan dikirim ke Nusakambangan.
Ganjar awalnya bicara terkait cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Dia setuju dengan KPK berkaitan dengan pengisian LHKPN yang tertib.
“Kalau itu tidak jera, detterent effectnya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar.
Dia juga mendorong agar Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimasukkan ke setiap kasus korupsi yang ditangani.
“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU,” ujarnya.
Selain itu, Ganjar menilai RUU Perampasan Aset juga salah satu yang harus segera diselesaikan. Dia menyebut cara-cara tersebut bisa mencegah terjadinya korupsi jika diterapkan secara gamblang.
“Pengesahan RUU Perampasan Aset, inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” ujar dia.
