JAKARTA, Rilpolitik.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto di Istana Negara, Jakarta,1 Senin (10/11/2025). Penganugerahan ini bertepatan dengan perintatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap 10 November.
Sejumlah aktivis 98 dan akademisi mengeluarkan pernyataan bersama yang mempertanyakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
“Atas nama keadilan sejarah dan integritas moral bangsa, kami mempertanyakan keputusan negara yang menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” demikian bunyi pernyataannya, Senin (10/11/2025).
Menurut mereka, gelar kepahlawanan tidak bisa asal diberikan. Terlebih, jika gelar tersebut tujuannya untuk mengaburkan kejahatan sejarah.
“Kami tak menolak mengakui jasa yang disumbangkan siapapun terhadap Republik ini — termasuk Soeharto. Tetapi kepahlawanan adalah hal yang jauh lebih besar dan penting dari sekedar menghargai jasa seseorang — siapapun dia,” ujarnya.
“Menjadikan klaim jasa sebagai dalih untuk menutupi, menyamarkan dan mengaburkan kesalahan atau kejahatan sejarah, sama saja dengan menyuntikkan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa,” imbunya.
Bagi aktivis dan akademisi, Kepahlawanan adalah mekanisme moral kolektif: Cara suatu bangsa untuk mendidik anak-anaknya membedakan benar dari salah dalam sejarah. Memilih mana yang patut dihormati dan mana yang harus menjadi pelajaran.
“Ia tidak boleh dikosongkan maknanya menjadi sekadar kemegahan personal, karena sesungguhnya ia adalah kompas moral bagi kehidupan bersama dalam menuju masa depan,” tulisnya.
Mereka kemudian menyinggung soal rekonsiliasi. Mereka setuju rekonsiliasi bisa berguna untuk menyembuhkan luka-luka bangsa. “Tapi bila demikian halnya, kami bertanya: Mengapa negara tidak secara konsekuen juga mengakui peran para tokoh-tokoh kiri Indonesia — mereka para pejuang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang dihapus dari catatan resmi sejarah kemerdekaan hanya karena perbedaan ideologi?” tanyanya.
“Kami bertanya: Apakah bangsa ini telah kehilangan keberanian untuk mengakui sejarahnya sendiri? Apakah nilai nilai yang hendak diajarkan kepada anak anak dan cucu kita dari sikap inkonsisten dan mau menang sendiri tersebut?” tambahnya.
“Bahwa kekuasaan boleh berbuat apa saja sepanjang mendatangkan kemakmuran?
Bahwa kepatuhan pada negara lebih penting daripada kemanusiaan dan solidaritas sosial? Bahwa kebebasan adalah ancaman konstan pada pembangunan ekonomi?
Bahwa korban-korban boleh jatuh dan dilupakan demi stabilitas politik?” imbuhnya lagi.
Jika itu pelajaran moral yang akan diwariskan kepada generasi muda, lanjutnya, maka bangsa ini bukan sedang membangun masa depan, melainkan sedang memperpanjang bayang-bayang masa lalu.
“Terhadap kemungkinan itu, kami menyatakan tidak setuju,” tutupnya.
Berikut daftar aktivis 98 dan akademisi yang mempertanyakan gelar pahlawan Soeharto:
1. Andi Arief
2. Rachland Nashidik
3. Hery Sebayang
4. Jemmy Setiawan
5. Aam Sapulete
6. Robertus Robet
7. Syahrial Nasution
8. Rocky Gerung
9. Yopie Hidayat
10. Bivitri Susanti
11. Abdullah Rasyid
12. Ulin Yusron
13. Iwan D. Laksono
14. Beathor Suryadi
15. Affan Afandi
16. Zeng Wei Zian
17. Umar Hasibuan
18. Hendardi
19. Syahganda Nainggolan
20. Hardi A Hermawan
21. Denny Indrayana
22. Benny K. Harman
23. Endang SA
24. Yosi rizal
25. Syamsuddin Haris
26. Khalid Zabidi
27. Monica Tanuhandaru
28. Ikravany Hilman
29. Hendrik Boli Tobi
30. Isfahani
31. Elizabeth Repelita
32. Roni Agustinus
33. Marlo Sitompul
34. Tri Agus Susanto S
35. Oka Wijaya
(War/rilpolitik)
