JAKARTA, Rilpolitik.com – Aktivis 98, Muhd. Firman Hidayatullah mengkritik tajam pendekatan pemerintah dan elite politik dalam menyikapi situasi politik pasca demo ‘bubarkan DPR’ yang berujung rusuh hingga penjarahan sejumlah rumah pejabat beberapa waktu lalu.
Firman mengatakan, pemerintah dan elite politik justru sibuk mencari dalang di balik massa aksi. Padahal, menurutnya, akar masalah jauh lebih penting untuk diselidiki ketimbang sekadar mencari siapa dalangnya.
“Masyarakat marah, mahasiswa marah. Saat jalur-jalur/saluran-saluran komunikasi buntu, terjadi demonstrasi,” kata Firman dalam keterangannya dikutip rilpolitik.com Sabtu (6/9/2025).
Ia menilai kemarahan publik pecah karena anggota dewan tidak mendengarkan aspirasi mereka.
“Ketika kemarahan masyarakat memuncak kepada parlemen, gerakan mereka bertemu ‘tembok aparat’ yang berdiri dengan 1 alasan, yaitu keamanan. Chaos terjadi, penjarahan terjadi,” ujarnya.
Firman juga menyampaikan peristiwa penjarahan dalam aksi massa beberapa waktu lalu berbeda dengan penjarahan yang terjadi pada 1998.
“Saat 1998 penjarahan tidak terarah, bersifat random. Dari mall, toko, s/d warung-warung kecil ikut terjarah. Sedangkan penjarahan kemarin lebih ‘terarah’ ke kediaman para anggota DPR, yang mencemooh ‘protes’ masyarakat terhadap keserakahan mereka. Lalu pejabat-pejabat pemerintah yang dianggap ‘penyebab’ rusaknya ekonomi masyarakat dengan berbagai keputusan-keputusannya,” jelasnya.
Alih-alih membedah akar masalah yang lebih sistemik, Firman mengatakan para elite justru sibuk mencari dalang kerusuhan pasca situasi mereda.
“Para elite seolah lupa dengan sikap serakah anggota parlemen dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ‘mencekik’ rakyat. Mereka lebih sibuk mencari siapa yang memulai kemarahan masyarakat, bukan penyebab kemarahan. Opini tergiring dengan sibuknya elite di tingkatan ‘asap’, bukan ‘api,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti sikap partai politik yang disebut saling tuding terkait kondisi pemerintah. Padahal, menurutnya, partai politik justru menjadi biang kerok kerusakan. “Partai politik saling tuding. Padahal Partai Politik inilah biang keroknya,” tegasnya.
Ia menjelaskan alasan parpol sebagai biang kerok kerusuhan. Dia mengungkap adanya praktik ‘setoran’ ke partai politik dari anggota dewan.
“Indonesia jangan pernah bermimpi untuk memiliki parlemen yang bersih selama aturan ‘putor (pungut setor), wajib setor’ terhadap anggotanya yang ada di parlemen masih ada dengan jumlah presentase yang cukup besar, diambil dari penghasilan anggotanya yang duduk di parlemen,” ungkapnya.
Kewajiban setoran inilah, kata Firman, yang menyebabkan para legislator selalu berusaha untuk mengeruk keuangan negara, salah satunya melalui tunjangan yang besar.
“Ini yang menyebabkan kenapa anggota-anggota parlemen dari dulu selalu mencari cara mengeruk uang negara tanpa tersentuh hukum pidana. Di sinilah lahir metode-metode korupsi yang ‘dilegalkan’ bernama tunjangan. Ini anarkisme yang sebenarnya. Ini biang keroknya. Ini apinya,” pungkas dia.
(Faw/rilpolitik)
