SUMENEP, Rilpolitik.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dikabarkan akan turun ke Kabupaten Sumenep melakukan peninjauan atas hasil pembangunan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diduga sarat penyelewengan.
Informasi yang beredar, pihak kementerian juga akan datang langsung ke kepulauan di Kabupaten Sumenep pada Sabtu (26/4/2025).
Terkait rencana kunjungan monitoring ini, aktivis kepulauan, Daeng Sultan, meminta agar kunjungan dari kementerian ini melibatkan unsur media, LSM, ormas, serta tokoh masyarakat.
Menurutnya, pelibatan banyak pihak dalam kunjungan ini agar hasilnya objektif. Sebab itu, ia menilai transparansi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan monitoring tersebut.
“Monitoring dari kementerian harus terbuka dan melibatkan banyak pihak agar hasilnya objektif. Kita tidak ingin kunjungan ini dikondisikan hanya untuk menggambarkan keberhasilan yang tidak sesuai fakta di lapangan,” kata Daeng Sultan dalam keterangannya dikutip pada Kamis (24/4/2025).
Daeng Sultan menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai beredar isu adanya upaya pengkondisian yang dilakukan oleh oknum tertentu menjelang kunjungan tersebut.
Ia menegaskan, peran media dan masyarakat sangat penting untuk memastikan tidak ada manipulasi data atau laporan yang menyesatkan.
“Ini soal keadilan bagi masyarakat kepulauan yang selama ini seringkali hanya jadi objek, bukan subjek pembangunan. Jangan sampai hasil monitoring justru menutupi persoalan yang ada,” tambahnya.
Diketahui, program BSPS yang bersumber dari dana APBN ini diduga sarat dengan penyelewengan. Ada dugaan pemotongan anggaran secara barbar, salah satunya yang terjadi di Pulau Kangean, dari seharusnya Rp20 juta per penerima menjadi hanya Rp4-5juta.
Saat ini, dugaan korupsi program BSPS sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Meski begitu, hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan atas hasil penyelidikan dugaan korupsi berjamaah ini.
(Ah/rilpolitik)
