Demokrasi Sumenep dalam Bahaya, Ada Pengerahan Kades hingga Kadis Menangkan Petahana?

SUMENEP, Rilpolitik.com – Tensi politik di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sumenep tahun 2024 terus memanas. Saat ini, muncul adanya dugaan ketidaknetralan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

Informasi tersebut disampaikan relawan Cabup dan Cawabup Sumenep, Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (Final), Fauzi As di media sosial Tiktok melalui akun, @fauzimamimuda seperti rilpolitik.com lihat pada Sabtu (5/10/2024). Rilpolitik sudah mendapat izin dari yang bersangkutan untuk mengutipnya.

Dalam unggahannya, Fauzi As mengungkap adanya mobilisasi para kepala desa (kades) di Kabupaten Sumenep yang patut dicurigai sebagai konsolidasi dalam rangka memenangkan calon petahana Achmad Fauzi Wongsojudo yang berpasangan dengan Imam Hasyim (Faham).

Bukan hanya kades, sejumlah Camat dan Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemkab Sumenep juga disebut menunjukkan gelagat ketidaknetralan menjelang Pilkada Sumenep 2024.

Fauzi As menyebut pengerahan pejabat untuk memenangkan petahana itu sebagai bentuk perampokan demokrasi yang tak boleh dibiarkan.

“Demokrasi kita kalau kita biarkan, maka akan dirampok oleh pembajak, oleh jambret-jambret demokrasi yang mereka sampai sekarang sudah mulai mematangkan rencana-rencana busuk mereka dengan cara merangkul beberapa tokoh, pejabat atau oknum pejabat atau oknum kepala desa dan oknum camat yang hari ini mulai bergerilya,” ungkap Fauzi As.

Pria berambut gondrong itu mengaku mendapatkan telefon dari salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Gapura bahwa kades di daerah tersebut sudah mulai dikumpulkan demi kepentingan Pilkada 2024.

“Di sana (Kecamatan Gapura), kades sudah dikumpulkan untuk konsolidasi. Konsolidasi ini tentu bukan untuk kepentingan kerakyatan atau kepentingan masyarakat ya, tapi untuk kepentingan politik dalam Pilkada 2024 ini,” ujar dia.

“Saya menyayangkan terhadap pejabat yang tidak paham tentang regulasi seolah-olah semua hal akan ditabrak, seolah-olah mengabdi pada oligarki,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Fauzi As juga mengungkap dugaan ketidaknetralan oknum camat dan kadis di Sumenep.

“Saya seringkali dikirimi beberapa dokumentasi oleh teman-teman, termasuk dokumentasi update status, misalkan salah satu camat di kepulauan yang update status berisi tentang Pilkada dengan gambar Faham begitu,” ungkapnya.

Sebagai bukti, Fauzi As menayangkan tangkapan layar WhatsApp (WA) strory yang di situ tertulis ‘Camat Sapeken’ mengunggah foto Paslon Faham.

Sebelumnya, lanjut dia, Kepala Kesbangpol Sumenep, Dzulkarnain juga membuat status WA yang menunjukkan keberpihakannya terhadap paslon Faham.

Berdasarkan tangkapan layar yang ditayangkan dalam video Fauzi As, ada dua status yang dibuat Kepala Kesbangpol, Dzulkarnain. Status pertama berupa foto Fauzi-Imam menerima rekom dari PDIP. Status kedua, berupa foto surat rekomendasi PDIP untuk Paslon Faham.

“Waktu itu statusnya katanya teman-teman tiba-tiba beberapa menit atau beberapa jam kemudian tiba-tiba menghilang dan dihapus,” tutur dia.

“Ini kan menunjukkan bahwa etika pejabat sangat buruk di kabupaten ini. Saya tidak paham kenapa tiba-tiba moralitas pejabat itu menjadi rusak, menjadi teracuni otaknya,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep juga disebut sedang menggarap quick count atau hitung cepat Pilkada 2024 dengan satu user.

“Ini apa? Padahal dia sebagai kepala dinas di situ. Dia menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentu segala tindakannya bukan untuk kepentingan politik perorangan. Tentu tindakan yang menghabiskan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ya karena ikan busuk dimulai dari kepala mungkin memang kepalanya memang yang harus dipotong,” kata dia.

(Ah/rilpolitik)