Stafsus Erick Thohir Bantah Whoosh Rugikan WIKA

JAKARTA, Rilpolitik.com – Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito mengaku proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh telah menyebabkan emiten konstruksi itu rugi besar.

Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga membantah. Arya mengatakan saat ini proyek itu masih terus berjalan secara bertahap, serta operasionalnya juga terus ditingkatkan.

“Bukan menyumbangkan kerugian, di mana-mana orang kan, ada investasi dulu, misalnya mau bikin rumah, rugi atau enggak? Kalau tahun pertama? Sama dong. Untuk bisnis, kalau bikin rugi, kalau misalnya perusahaannya Kereta Cepat enggak jalan,” jelas Arya di Kantor Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Arya menyampaikan operasional Whoosh, khususnya pada pelayanan dari keretanya, masih terus ditingkatkan. Menurutnya, untuk mencapai target itu, masih harus dilakukan berbagai upaya.

“Kalau sekarang kan menuju target (penumpang) kita kan 60-an (ribu) trayek bolak balik setiap hari. Sekarang masih 40 (ribu), bertahap kan. Target awal kan 30 (ribu). Sekarang sudah 21 ribuan. Enggak mungkin tiba-tiba jualan, tercapai. Kan sudah bagus dia, jalannya bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, WIKA mencatatkan rugi Rp7,12 triliun sepanjang 2023. Dirut WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan proyek kereta Whoosh menjadi penyebab WIKA mengalami rugi besar.

Menurutnya, selain tingginya beban bunga dan lain-lain, penyebab besarnya kerugian emiten konstruksi tersebut adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memegang mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. WIKA sendiri menjadi salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38 persen saham.

Agung mengungkapkan WIKA telah menggelontorkan dana sebesar Rp6,1 triliun untuk proyek kereta cepat tersebut.

“Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun. Kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Dengan demikian, Agung menambahkan perseroan harus mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi yang akhirnya membuat beban keuangan membengkak.

“Sehingga mau tidak mau untuk uang ini, mau tidak mau WIKA juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. Apalagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan SHL (surat hibah lahan) yang cukup besar pada kurun waktu 2019-2022,” jelasnya.