JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong adanya reformasi regulasi dan kebijakan anggaran melalui sejumlah perubahan undang-undang (UU). Hal itu dilakukan untuk mendukung konsep Prabowonomics.
“Yang pertama me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya terus akan merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” kata Cak Imin usai PKB Run di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
Cak Imin mengungkapkan salah satu UU yang harus diubah berkaitan dengan konsep Prabowonomics di antaranya mengenai revisi UU Omnibus Law, Minerba, hingga Lingkungan Hidup.
“Antara lain Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, undang-undang apa namanya produk-produk yang bertentangan dengan spirit pembangunan berbasis ekonomi konstitusi,” ujarnya.
Cak Imin menambahkan Prabowonomics harus dilakukan dengan memperkuat politik anggaran. Dia berpendapat APBN perlu digunakan pada program-program yang bermanfaat langsung ke masyarakat.
“Jadi contohnya misalnya yang mendesak ini kan jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah-daerah terpinggirkan, masa sekolah harus basah-basah gitu. Ini misalnya itu prioritas,” katanya.
Selain itu, APBN perlu digunakan untuk infrastruktur perbaikan sekolah prioritas. Kemudian, lanjutnya, daya kemampuan kewirausahaan masyarakat ditumbuhkan.
Dia menilai konsep Prabowonomics dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang selaras dengan amanat konstitusi. Selain itu, mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itu yang disebut ekonomi konstitusi,” kata dia.
