Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Penggiat dan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
Pada bulan Mei 2026 terdapat dua peristiwa penting terkait Tanah Papua. Pertama, fenomena nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Kedua, kunjungan Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, ke Papua sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada Forum Analisis Papua Strategis (APS) III yang berlangsung di Jayapura pada 29 Mei 2026. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap Tanah Papua, namun dengan cara yang berbeda. Yang pertama merupakan sapaan struktural, sedangkan yang kedua merupakan sapaan kultural dan kemanusiaan.
Tanah Papua merupakan salah satu wilayah paling kaya di Indonesia, baik dari sumber daya alam maupun keragaman budaya. Namun, Papua juga menjadi wilayah yang menghadapi beragam persoalan yang saling terkait, mulai dari sejarah, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, hingga kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan empatik. Sejumlah akademisi menilai bahwa penafsiran sejarah masih memengaruhi hubungan antara negara dan sebagian masyarakat Papua hingga saat ini. Karena itu, pemahaman sejarah yang terbuka dan dialogis menjadi sangat penting.
Tim peneliti LIPI/BRIN dalam Papua Road Map (2009) mengidentifikasi empat akar masalah yang dihadapi Papua. Pertama, meskipun kaya sumber daya alam, sebagian masyarakat Papua masih menghadapi persoalan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Kedua, sebagian orang asli Papua merasa mengalami stereotip dan perlakuan diskriminatif yang memengaruhi rasa keadilan. Ketiga, konflik berkepanjangan telah menimbulkan trauma sosial yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Keempat, perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi masih menjadi isu yang memengaruhi dinamika politik hingga saat ini.
Tanah Papua Disapa Dhandy dan KDM
Papua merupakan kawasan strategis yang memiliki beragam sumber daya alam dan keragaman budaya, sekaligus menjadi bagian dari paru-paru dunia. Karena posisi strategis itulah, banyak pihak menyapa Tanah Papua. Salah satunya adalah Dandhy Dwi Laksono, produser film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Dandhy, alumnus Universitas Padjadjaran, dikenal sebagai jurnalis investigatif, aktivis, dan pembuat film dokumenter. Ia juga dikenal melalui karya-karyanya yang mengangkat isu lingkungan, konflik agraria, demokrasi, hak masyarakat adat, serta kritik terhadap relasi antara politik dan bisnis sumber daya alam.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan besar yang terjadi di Papua Selatan dalam satu dekade terakhir, terutama terkait proyek food estate, perkebunan tebu, sawit, dan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut keterangan tim produksi, film ini lahir dari rangkaian dokumentasi dan investigasi lapangan, terutama di wilayah masyarakat Marind, Awyu, Muyu, dan sejumlah komunitas adat lainnya. Istilah “pesta babi” digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan keterkaitan tanah, hutan, dan identitas masyarakat adat Papua.
Film ini menjadi viral setelah dipicu oleh pelarangan nobar di Ternate pada 8 Mei 2026 oleh Dandim 1501. Nobar kemudian menjadi tren di masyarakat, bahkan hingga ke luar negeri, antara lain di Australia. Film ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menyatakan tidak ada instruksi untuk melarang pemutaran film tersebut. Sementara itu, para akademisi mendukung kegiatan nobar sebagai ruang penyadaran publik dan dialog yang disertai verifikasi data mengenai persoalan yang dihadapi Papua.
Berbeda dengan Dhandy, KDM (Kang Dedi Mulyadi), Gubernur Jawa Barat, menyapa Papua dengan pendekatan yang lembut dan humanis. KDM hadir di Papua sebagai pembicara kunci pada Forum Analisis Papua Strategis (APS) III di Jayapura pada 29–30 Mei 2026. Dalam forum yang dihadiri akademisi, pengamat, dan masyarakat sipil tersebut, dibahas tema pembangunan Papua berbasis budaya dan etnosains, penguatan masyarakat adat, pelestarian lingkungan dan hutan, serta peran masyarakat asli Papua. Secara khusus, KDM menekankan bahwa masyarakat adat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.
Peta Jalan Membangun Papua
Sebagai bagian dari NKRI, Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, pembangunan di Papua perlu terus dikawal dan dipantau agar hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri.
Dalam konteks ini, Tim LIPI/BRIN yang terdiri atas Muridan S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Amiruddin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi menyusun Papua Road Map sesuai dengan peran masing-masing. Menurut mereka, terdapat empat tahap penting dalam membangun Papua.
Pertama, tahap rekognisi. Negara harus terlebih dahulu mengakui realitas yang dihadapi Orang Asli Papua, seperti marginalisasi ekonomi, diskriminasi sosial, dan hilangnya akses terhadap tanah adat.
Kedua, tahap pembangunan. Tim LIPI mengkritik model pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek dan eksploitasi sumber daya alam. Mereka mengusulkan pembangunan berbasis kampung, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta perlindungan terhadap masyarakat adat. Menurut mereka, indikator keberhasilan pembangunan Papua bukan hanya pembangunan jalan atau bandara, melainkan peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua dan keterlibatan masyarakat adat dalam mengelola sumber dayanya.
Ketiga, tahap dialog. Tim LIPI melihat adanya dua narasi sejarah yang berbeda, yaitu versi negara Indonesia mengenai integrasi Papua dan versi sebagian masyarakat Papua mengenai proses tersebut. Karena itu, Tim LIPI mengusulkan dialog Jakarta–Papua yang terbuka dan bermartabat, mirip dengan proses dialog yang pernah ditempuh di Aceh. Dialog dipandang sebagai sarana membangun kepercayaan, bukan otomatis membahas pemisahan diri. Dalam konteks ini, pendekatan dialogis seperti yang dilakukan KDM dapat menjadi salah satu inspirasi untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. Apa yang dilakukan KDM dapat menjadi masukan yang layak untuk ditingkatkan skalanya.
Keempat, tahap rekonsiliasi. Tahap ini merupakan fase yang kritis dan sensitif. Tim LIPI menilai bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan agenda penting untuk membangun kepercayaan. Selain itu, mereka juga mengusulkan pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, rehabilitasi korban, dan rekonsiliasi sosial. Menurut Tim LIPI, tanpa upaya-upaya tersebut, luka sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi tanpa akhir.
Tujuan akhir dari proses pembangunan adalah mewujudkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera dalam kerangka relasi yang harmonis antara Papua dan Jakarta. Pandangan Tim LIPI mengajak semua pihak untuk menggeser pendekatan keamanan (security approach) ke arah pendekatan keadilan (justice approach). Apa yang dilakukan oleh Dhandy Dwi Laksono dan Kang Dedi Mulyadi (KDM) perlu dibaca dalam kerangka tersebut.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
Jatinegara, 4 Juni 2026.
