Komitmen Iskil El Fatih Usai Terpilih Sebagai Koordinator BEM SI Kerakyatan Jatim 2026-2027

SURABAYA, Rilpolitik.com – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Moh. Iskil El Fatih terpilih sebagai Koordinator BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026-2027 dalam Musyarawah Nasional yang berlangsung di Jambi pada 27 Juli sampai 1 Agustus 2026.

Iskil menilai mandat baru yang diembannya itu sebagai tanggung jawab untuk membawa kembali persoalan masyarakat ke dalam agenda gerakan mahasiswa Jawa Timur.

Dia menyoroti persoalan masyarakat seperti ketimpangan, akses pekerjaan, lingkungan, pendidikan, hingga penegakan hukum di Jawa Timur yang masih belum terselesaikan.

Sebab itu, Iskil memastikan kepemimpinannya di BEM SI Jatim akan konsisten menyuarakan kepentingan rakyat yang terpinggirkan.

“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya? Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” kata Iskil dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026).

Lebih lanjut, Iskil mengatakan bahwa gerakan mahasiswa harus independen ketika berhadapan dengan pemerintah maupun institusi negara. Menurutnya, kritik terhadap Pemprov Jawa Timur dan aparat penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, harus dibangun berdasarkan persoalan dan data, bukan kedekatan maupun kepentingan politik sesaat.

“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegasnya.

Iskil juga menyampaikan, BEM SI Kerakyatan Jatim Periode 2026–2027 akan diarahkan pada penguatan konsolidasi antarkampus, kajian kebijakan, dan advokasi persoalan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.

“Bagi BEM SI Kerakyatan, lembar baru ini bukan tentang siapa yang berada di dalam struktur, melainkan tentang keberanian gerakan mahasiswa menentukan sikap ketika berhadapan dengan persoalan rakyat,” pungkasnya.