KPK Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Yaqut Cs Usai Musim Haji

JAKARTA, Rilpolitik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melimpahkan kasus korupsi kuota haji ke jaksa penuntut umum setelah masa ibadah haji tahun ini selesai.

Hal itu diungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Asep mengatakan penyidik telah sepakat bahwa pelimpahan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas ke JPU setelah semua proses ibadah haji tahun ini selesai.

“Nah kami dengan teman-teman sudah mendiskusikan nanti setelah selesai semuanya ibadah haji ini. Kemudian juga masyarakat atau jemaah haji sudah kembali,” tutur Asep.

Asep mengungkapkan KPK menunggu musim haji selesai karena ada pihak dari Kementerian Haji (Kemenhaj) yang akan dipanggil sebagai saksi.

“Nah insyaallah secepatnya kita akan melakukan pelimpahan dan juga nanti segera digelar persidangannya,” lanjutnya.

Asep lantas menerangkan, waktu pelimpahan tersebut dipilih untuk mempermudah pemanggilan terhadap saksi-saksi yang sedang menjalankan tugas pada periode keberangkatan haji tahun ini.

“Jadi kemarin kami juga berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji terkait pelaksanaan haji karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji yang akan memberikan kesaksian di persidangan,” jelas Asep.

“Jangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini. Sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM), dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

Sejauh ini, baru Yaqut dan Alex yang sudah ditahan. Sementara Ismail dan Asrul belum ditahan.

Dalam perkara ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai Rp 622 miliar.