Cak Imin Sebut PKB Dukung Pilkada Oleh DPRD Sejak Era SBY

JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan sikap partainya terkait wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Cak Imin, PKB sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah setuju pilkada dilakukan oleh DPRD. Bahkan, sudah berhasil dijadikan Undang-Undang (UU) meskipun pada akhirnya dibatalkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin lewat unggahannya di X, dikutip Jumat (2/1/2026).

Cak Imin mengungkapkan alasan mendukung Pilkada oleh DPRD. Menurutnya, pilkada dipilih langsung oleh rakyat membutuhkan ongkos politik yang mahal dan penuh kecurangan. Selain itu, aparatur negara juga belum bisa netral.

“Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” ungkap Cak Imin.

“Sayangnya kemudian (UU Pilkada dipilih DPRD) dibatalkan oleh Perpu,” imbuh.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyebut pilkada langsung tidak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” pungkasnya.

Kicauan ini langsung mendapat tanggapan dari netizen. Mayoritas menolak kepala daerah dipilih DPRD.

Salah seorang warganet mengatakan bahwa pilkada langsung berbiaya mahal, penuh kecurangan, dan aparat tidak netral bukan kesalahan rakyat sehingga tidak bisa dijadikan alasan mengembalikan pilkada ke DPRD.

“Dari tiga alasan yang Cak Imin sebut, kayaknya tidak ada kesalahan rakyat di sana. Biaya mahal, penuh kecurangan, dan tidak netral,” tulis akun X @mario******.

Warganet lainnya menilai mekanisme pilkada langsung sudah tepat agar kepala daerah terpilih memiliki tanggung jawab terhadap rakyat.

“Justru kepala daerah sudah tepat dipilih langsung oleh Rakyat, setidaknya mereka akan merasa punya tanggungjawab kepada Rakyatnya. Lha jika dipilih DPRD maka kepala daerah akan merasa tersandera oleh partai,” tulis akun @UNa****.

(Ah/rilpolitik)