Tumbal BSPS: Drama Murahan di Panggung Anggaran

Penulis adalah Fauzi As, pengamat kebijakan publik.

---

Rakyat menanti keadilan. Tapi yang mereka dapat hanya kabar: rumah Korkab digeledah. Heboh sehari, lalu senyap.

Seolah-olah, dari miliaran rupiah uang BSPS yang bersliweran, cuma satu orang yang punya tangan. Hebat sekali Korkab itu. Satu orang mengatur miliaran? Sinetron saja kalah logis.

Yang belum tersentuh justru lebih berbahaya: nama-nama besar dan setengah besar aromanya menyengat yang entah kenapa tak tercium oleh jaksa.

Apakah hidung hukum sedang flu?

Atau memang ada yang menyumbatnya dengan ikat kepala berwarna merah?

Publik hanya bisa berharap: bongkar semua! Jangan hanya rumah rakyat kecil yang dibobol. Jangan hanya gudang data yang diacak-acak. Bongkar juga ruang-ruang rapat elite, tempat di mana dana BSPS dijadikan kartu remi untuk taruhan politik.

Jangan biarkan pertanyaan rakyat makin menusuk: “Apakah setiap bantuan untuk rakyat miskin harus disertai tumbal manusia?”

Dan tumbalnya, selalu sama: orang kecil. Korkab. Tenaga teknis. Pendamping. Seolah mereka ini dewa anggaran.

Mampu mengatur 100 miliar tanpa restu, tanpa tekanan, tanpa arahan siapa-siapa. Padahal, di belakangnya berdiri para punggawa partai.

Tapi ya itu tadi, mereka suci, mereka sakti, dan tentu saja, mereka merasa tak bisa disentuh hukum.

Kita tidak sedang menuntut keadilan surgawi. Kita cuma ingin jaksa jangan sibuk cari paku karatan di dalam jerami.

Kalau memang ada kepala desa yang ikut main, tarik. Kalau ada oknum DPRD yang ikut ngocok kartu BSPS, tahan. Kalau ada camat, bupati, sampai elit partai yang ikut main, umumkan. Jangan malu-malu.

Jangan pula menggelar panggung hukum yang hanya berisi figuran, sementara sutradara dan produsernya duduk nyaman di ruang ber-AC.

Kalau akhirnya BSPS ini cuma berujung pada satu dua tumbal kecil, kita tahu: yang sedang dilindungi bukan negara, tapi kartel anggaran yang bersembunyi di balik jas dan jabatannya.

Lucunya, ada satu oknum DPRD yang katanya sudah mengaku. Tapi pengakuannya hanya motong di dua desa. Dua desa? Seolah dosa hanya numpang lewat.

Kita tahu, kalau dipaksa bicara lebih jauh, mungkin bukan dua, tapi dua puluh. Bahkan mungkin lebih. Tapi siapa yang mau memaksa? Jaksa? Atau rakyat?

Kalau aparat hukum masih tidur siang sambil berselimut surat rekomendasi, maka izinkan rakyat yang bergerak. Jangan salahkan bila foto si Oknum kami sebar ke seluruh sudut Jakarta. Jangan teriak hoaks kalau wajahnya terpampang di tiang listrik dan pintu WC umum.

Ini bukan ancaman. Ini peringatan.

Jika jaksa tak berani mengusik istana kecil, maka rakyat akan menggedor gerbangnya.