JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) menggratiskan pendidikan dasar di sekolah swasta. Menurutnya, putusan tersebut sudah sejalan dengan amanat konstitusi.
“Sudah semestinya begitu (pendidikan dasar gratis). Kita lihat Pasal 31 UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dasar,” kata Bey kepada wartawan pada Sabtu (31/5/2025).
Ujang menilai kewajiban yang ditetapkan dalam putusan MK dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menjamin akses yang merata di seluruh wilayah.
“Saya kira putusan MK ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara kita, terutama dengan memperhatikan secara serius akses pendidikan dasar untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan fiskal di daerah agar program pendidikan gratis dapat terlaksana dengan baik.
Sebagai tindak lanjut, menurutnya, perlu kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan pendidikan dasar gratis di tingkat daerah, terutama dalam memastikan dukungan anggaran bagi sekolah agar tetap mampu menyediakan layanan pendidikan tanpa memungut biaya.
“Lalu bagaimana dengan sekolah dasar swasta? Apakah gratis juga? Di sinilah perlunya mencermati putusan MK. Jika sekolah swasta tersebut tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, dan sifatnya mandiri perlu jadi catatan sehingga ada pengklasifikasian yang jelas terhadap sekolah-sekolah swasta mana yang perlu digratiskan,” paparnya.
Ia juga menyoroti bahwa pilihan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah swasta umumnya dilatarbelakangi oleh harapan terhadap kualitas yang lebih tinggi, mulai dari kurikulum, fasilitas, hingga tenaga pengajar.
“Artinya di sini ada harapan org tua terhadap standar mutu yang lebih. Tinggal negara (Kemendikbud) dan pemda, mau seperti apa perbaikan mutu pendidikan sekolah dasar? tentunya segala kebijakan akan berkonsekuensi salah satunya terhadap anggaran,” paparnya.
