Praktisi Hukum Tak Yakin Said dan Fauzi Punya Komitmen Berantas Korupsi

SUMENEP, Rilpolitik.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memanggil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo ke kantornya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (15/5/2025).

Pemanggilan ini sebagai tindaklanjut atas temuan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman terkait dugaan penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Praktisi hukum Sulaisi Abdurrazaq merespons pemanggilan dua politisi PDI Perjuangan asal Sumenep itu. Ia mengaku pesimis pemanggilan tersebut akan berdampak terhadap penegakan hukum yang tegas atas dugaan korupsi yang terjadi di Sumenep.

Sulaisi secara blak-blakan mengaku tidak yakin Said dan Fauzi memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Saya pesimis ketika yang dipanggil adalah Ketua Banggar DPR RI dan Bupati Sumenep, karena saya tidak yakin mereka punya komitmen untuk memberantas korupsi,” kata Sulaisi dalam keterangannya pada Senin (19/5/2025).

Meski demikian, ia tetap menyampaikan apresiasi terhadap keberanian Menteri PKP Maruarar Sirait dalam menyuarakan kebenaran di tengah ketidakberpihakan.

“Tapi untuk keberanian menyuarakan kebenaran, saya berikan hormat. Terima kasih, Menteri Ara, Pak Heri Jerman dan pemerintah di bawah Prabowo Subianto, di tengah lumpur, masih ada yang berani berdiri tegak,” ujar dia.

Sulaisi juga menyoroti kondisi ironis Kabupaten Sumenep yang kaya sumber daya, termasuk migas, namun masih menyandang status sebagai daerah termiskin ketiga di Indonesia. Ketimpangan ini, kata dia, sebagai bukti adanya praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

“Sumenep kaya, tapi rakyatnya termiskin ketiga. Kaya migas, tapi rakyatnya sampai saat ini hidup dalam gelap gulita karena tidak ada aliran listrik,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu kemudian menyerukan aparat penegak hukum (APH) untuk menangkap para koruptor yang telah memiskinkan rakyat Sumenep.

“Tangkap koruptor kakap Sumenep,” pungkasnya.

Pernyataan ini memperkuat sorotan publik terhadap dugaan penyalahgunaan program BSPS di Sumenep dan mendorong agar penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.