Menteri P2MI Usul Bahasa Inggris Jadi Bahasa Kedua

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengusulkan agar bahasa Inggris menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Karding bahkan mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor kemarin.

Usulan agar bahasa Inggris menjadi bahasa kedua ini berkaitan dengan target Kementerian P2MI untuk mengirim 425.000 pekerja migran pada 2025. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut salah satunya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para pekerja migran.

“Kita harus siapkan banyak hal terutama di bahasa dan skill,” kata Karding di Kementerian P2MI/BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

“Kemarin juga di Ratas kami usulkan agar terutama bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua lah setelah bahasa Indonesia, dan akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar, dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA, mereka sudah fluent bahasa Inggris, sehingga kita lebih kompetitif dibanding Filipina, salah satu ketertinggalan kita itu di soal bahasa,” lanjutnya.

Karding meyakini, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris ini akan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

“Jadi kalau ini nanti mudah-mudahan ini setuju, maka ini akan sangat baik untuk jangka panjang, bagi kita bagi masyarakat kita yang terutama 7,4 juta pengangguran ini bisa secara bertahap setiap tahun bisa kita urai, kita kurangi,” ujarnya.

Selain itu, Karding menjelaskan, pihaknya juga akan membangun 100 balai vokasi yang nantinya akan memberikan pelatihan kepada pekerja migran sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan.

“Yang kedua, Pak Presiden juga meminta akan mendukung dibangun sekitar 100 balai vokasi, 100 balai vokasi yang kita pertama paling tidak kita akan bangun minimal 30 lokasi, nanti kita akan tempatkan sesuai dengan kepentingannya pada saat itu,” ucapnya.

Dia menjelaskan pembangunan balai vokasi itu nantinya juga melibatkan pihak lain seperti swasta, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dikdasmen hingga pemerintah daerah. Dengan adanya balai vokasi dia berharap pekerja migran Indonesia bisa menambah kualitas keahlian.

“Dalam konteks balai vokasi ini, kita tidak hanya pemerintah, tetapi kita berharap peran swasta juga kuat dalam konteks membangun LPK-LPK, dan di samping juga BLK yang ada di Naker kita akan dorong, minta tolong kepada Menteri Tenaga Kerja agar mereka, dan Pemda agar mereka punya BLK yang khusus fokus pada persiapan sumber daya manusia yang akan dikirim ke luar negeri,” ucapnya.