SUMENEP, Rilpolitik.com – Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnain ramai menjadi perbincangan publik setelah dilaporkan ke Satreskrim Polres Sumenep atas dugaan penipuan dan penggelapan uang.
Dzulkarnain diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang lantaran tak kunjung melunasi pembayaran jasa pengadaan quick count atau hitung cepat Pilkada Sumenep yang dianggarkan dari APBD tahun 2024.
Sebagai informasi, dalam menyelenggarakan quick count ini, Bakesbangpol Sumenep bekerja sama dengan CV ODS sebagai penyelenggara.
Belakangan mulai terungkap berbagai fakta yang cukup membagongkan berkaitan dengan penyelenggaraan quick count yang menggunakan uang rakyat itu.
Salah satunya adalah Dzulkarnain disebut meminta potongan atau jatah sebesar Rp30 juta dari anggaran quick count tersebut.
Pengakuan itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama CV ODS, NW dalam obrolan bersama jurnalis rilpolitik.com baru-baru ini.
NW menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan, anggaran untuk menyelenggarakan quick count Pilkada Sumenep 2024 adalah sebesar Rp130.500.000 yang diambil dari APBD tahun 2024.
“Namun, di situ ada deal-dealan bahwa ada potongan Rp30 juta dari anggaran Rp130 juta itu,” tutur NW.
NW memastikan bahwa dirinya sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan permintaan Dzulkarnain. Namun, hingga kini justru dirinya masih belum mendapatkan haknya.
Dia menegaskan belum pernah mendapatkan sepeserpun anggaran yang telah disepakati di awal bersama Bakesbangpol Sumenep. “Sama sekali, tidak sama sekali (mendapatkan anggaran tersebut),” tegasnya.
Akibatnya, pembayaran untuk para relawan yang bekerja mengumpulkan data di bawah tak bisa dilakukan. “Saya ditagih terus sama orang-orang di bawah,” ucapnya.
Lebih lanjut, NW juga menyampaikan bahwa Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo juga mengetahui quick count yang dimotori Bakesbangpol ini.
Bahkan, menurut NW, data quick count yang dilakukan itu dilaporkan secara langsung oleh Dzulkarnain ke bupati Fauzi.
“Bupati tahu. Karena ini justru reportnya bahkan sampai hari H itu bupati juga monitoring” ujarnya.
“Iya, betul (report perolehan suara langsung ke bupati),” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
