Soal Wacana Pilkada Oleh DPRD, Jansen: Masalahnya Bukan Sistem, Tapi Politik Uang

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai penyebab utama mahalnya pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia adalah politik uang. Hal itu disampaikan merespons munculnya kembali wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Jansen mengatakan, semua sistem politik sudah pernah diterapkan di Indonesia sejak merdeka hingga sekarang. Namun, menurutnya, persoalan bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada massifnya politik uang.

“Kalau aku sih, sejak kita merdeka semua sistem sudah pernah kita coba dan pakai di Indonesia ini. Dari parlementer, presidensial sampai Presiden seumur hidup. Dari multi partai, 3 partai sampai partai lokal. Dari pemilu tertutup, semi terbuka sampai terbuka sekali seperti saat ini. Dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dipilih lembaga perwakilan seperti MPR dan DPRD, sampai dipilih langsung oleh rakyat seperti saat ini,” kata Jansen dalam keterangannya melalui akun X @jansen_jsp pada Minggu (15/12/2024).

“Masalahnya menurutku bukan di sistemnya, tapi politik uang nya. Mau di sistem apapun kalau politik uang ini tidak diberantas ya sistem itu pasti akan rusak. Akhirnya jadi tidak ideal. Karena ibarat komputer: memang politik uang inilah virus utamanya!” jelas dia.

Sebab itu, Jansen berpandangan untuk memperbaiki sistem pilkada langsung yang mahal ini adalah dengan cara memberantas politik uang.

“Jadi politik uang ini yg perlu kita beresi. Karena disitu masalahnya. Bukan yg lain. Mau pakai sistem apapun, politik itu ya pasti butuh biaya. Tapi politik uang ini yg membuat ukuran dan jumlah biaya itu jadi tidak normal. Bahkan angkanya sudah ditahap gila-gilaan. Bagaimana tidak gila, utk 1 kursi DPR-RI saja bisa habis 3 sampai 5 juta dollar USA. Utk Gubernur, Bupati dan Walikota mungkin bisa habis 10 sampai 30 juta USD. Orang asing saja serammmm dengarnya kalau tahu angka itu,” ungkapnya.

Jansen lebih setuju mencari solusi untuk meminimalisir praktik politik uang ketimbang mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tak langsung.

“Jadi lebih baik mari kita susun “anti virus” yg hebat utk memberantas politik uang ini. Ganti sistem hanya akan sekedar mengurangi jumlah dan dampak politik uang ini saja,” katanya.

“Namun kalau memang itu tujuan terdekat yg ingin diraih ya silahkan saja,” pungkas dia.

Diketahui, wacana pemilihan kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih DPRD muncul kembali setelah wacana tersebut dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).

Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi anggaran dan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh konstestan yang bertarung pada Pilkada.

(War/rilpolitik)