Haji Her pun meminta publik untuk berhenti melakukan penggiringan opini terkait ucapannya yang disampaikan dalam acara puncak Harkopnas ke-79 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada Selasa (21/7/2026) itu. Ia mengaku saat itu dirinya keceplosan saja.

“Jadi enggak perlu digiring ke mana-mana,” ucap CEO Bawang Mas Group itu dalam pernyataannya, dikutip Senin (27/7/2026).

Haji Her menyatakan tidak gentar jika harus diperiksa akibat ucapannya tersebut. “Saya ini enggak takut mau diapain aja. Mau diperiksa atau gimana pun, silakan,” tegas dia.

Dia menegaskan dirinya tidak mengharapkan imbalan apa pun atas dukungannya terhadap Khofifah. Dia hanya menitip pesan kepada Khofifah agar memimpin Jatim dengan baik dan memperhatikan pondok pesantren.

“Tanyakan saja ke siapa pun yang dekat dengan gubernur, belum pernah saya secara pribadi, belum pernah meski saya sudah menghabiskan banyak dana. Apa pesan saya ke Khofifah? Saya titip pimpin Jawa Timur dengan baik. Saya titip pondok-pondok pesantren,” ungkap Haji Her.

“Tanyakan saja ke siapa pun orang dekatnya Khofifah, pernah enggak Haji Her minta tolong aneh-aneh,” tegasnya lagi.

Pria yang dikenal sebagai Sultan Madura itu mengklaim dirinya sangat berhati-hati dan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat sensitif.

“Justru kalau ditanya ke siapa saya sering minta tolong, ya ke tetangga. Mereka yang sering saya mintai tolong. Kalau ke pejabat-pejabat saya mau minta tolong apa. Enggak pernah saya begitu,” tutur Haji Her.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Minta Stop Giring Opini, Haji Her: Saya Gak Takut Mau Diapain Aja pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Haji Her mengatakan dirinya tidak pernah direncanakan untuk berbicara seperti itu saat memberikan sambutan dalam acara puncak Harkopnas ke 79 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Selasa (21/7/2026). Ia pun menganggap itu sebagai kekhilafan yang tak perlu digoreng terus-menerus.

“Soal peristiwa kemaren, yang digoreng Bu Khofifah. Saya keceplosan ngomong. Enggak ada skema ngomong begitu. Keceplosan aja. Kalau udah keceplosan mau gimana lagi? Ya sudah, keceplosan aja namanya. Berarti itu sudah diridhoi oleh Allah saya ngomong begitu,” kata Haji Her dalam sebuah video yang beredar, dikutip Senin (27/7/2026).

Haji Her lalu menegaskan dirinya tidak pernah meminta apa pun kepada Khofifah meskipun telah menghabiskan banyak uang untuk memenangkan Pilgub Jatim 2024.

Dia mengatakan, dirinya hanya berpesan kepada Khofifah agar dapat memimpin Jawa Timur dengan baik dan peduli terhadap pondok pesantren.

“Saya belum pernah, tanyakan saja ke siapa pun yang dekat dengan gubernur, belum pernah saya secara pribadi, belum pernah, meski saya sudah menghabiskan banyak dana,” tegasnya.

“Apa pesan saya ke Khofifah? Saya titip pimpin Jawa Timur dengan baik. Saya titip pondok-pondok pesantren. Tanyakan saja ke siapa pun orang dekatnya Khofifah, pernah enggak Haji Her minta tolong aneh-aneh,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan dukungannya terhadap Khofifah karena menilai yang bersangkutan orang baik dan dekat dengan pondok pesantren.

“Saya juga bukan tim sukses. Saya hanya relawan. Saya lihat Khofifah ini dekat dengan pondok, saya lihat Khofifah orang baik, Yo wes saya dukung,” ungkapnya.

CEO Bawang Mas Group itu juga mempersilakan publik mengonfirmasi langsung kepada para bupati di Madura terkait apakah dirinya pernah secara pribadi meminta bantuan kepada mereka.

“Kalau masih ragu, tanya juga ke bupati-bupati Madura pernah enggak Haji Her minta tolong secara pribadi. Tanyakan saja. Enggak pernah. Enggak pernah. Begitu.,” tegas dia.

Pria yang dikenal sebagai Sultan Madura itu mengatakan dirinya sangat berhati-hati dan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat sensitif.

“Justru kalau ditanya ke siapa saya sering minta tolong, ya ke tetangga. Mereka yang sering saya mintai tolong. Kalau ke pejabat-pejabat saya mau minta tolong apa. Enggak pernah saya begitu,” ucap Haji Her.

Sebab itu, ia meminta semua pihak untuk tidak terus-menerus melakukan penggiringan opini terkait ucapannya soal sumbangan dana kampanye Khofifah.

“Jadi enggak perlu digiring ke mana-mana, saya ini enggak takut mau diapain aja. Mau diperiksa atau gimana pun, silakan,” pungkas Haji Her.

(War/rilpolitik)

Artikel Haji Her Ngaku Keceplosan Soal Habiskan Rp38 M Untuk Dukung Khofifah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pengakuan tersebut menuai kontroversi publik di media sosial karena dianggap sebagai pelanggaran Pilkada.

Politikus senior, Anas Urbaningrum ikut mengomentari pengakuan tersebut. Ia mengingatkan terkait aturan Pilkada yang membatasi besaran sumbangan dana kampanye.

“Jika merujuk aturan, batas sumbangan untuk korporasi adalah 750 juta rupiah dan perorangan 75 juta rupiah, per penyumbang kumulatif,” kata Anas lewat unggahannya di X, dikutip Jumat (24/7/2026).

Meski begitu, ia menilai pengakuan Haji Her tidak otomatis dapat dijadikan sebagai dasar untuk menindaknya sebagai pelanggaran Pilkada.

“Data (pengakuan) yang muncul pasca pilkada tidak bisa ditarik ke belakang dalam konteks penegakan hukum pilkada,” ujarnya.

Bagi Anas, pengakuan Haji Her justru menarik karena bisa saja praktik serupa terjadi di banyak Pilkada di daerah lain.

“Jika didalami, perihal seperti ini tidak khas Mbak Khof-Haji Her. Sangat mungkin terjadi di banyak pilkada. Menarik bukan?” pungkas Anas.

Sebelumnya, ramai di media sosial potongan video pengakuan Haji Her yang menyebut dirinya telah menghabiskan dana hingga Rp38 miliar untuk mendukung Khofifah pada Pilkada Jatim 2024.

“Saya habis Rp 38 miliar lho ke Bu Khofifah ini,” kata Haji Her.

Pernyataan itu disampaikan Haji Her saat memberikan sambutan pada puncak Harkopnas ke 79 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Selasa (21/7/2026).

CEO Bawang Mas Group itu menegaskan dirinya tidak pernah meminta uangnya itu diganti. Ia hanya meminta Khofifah memimpin Jatim dengan baik.

“Tanyakan ke Bu Khofifah, saya tidak pernah minta aneh-aneh, ndak pernah,” ungkapnya.

Haji Her mengaku mendukung Khofifah karena menyukai KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan meyakini Khofifah sebagai orang baik.

“Saya kan penggemarnya Gus Dur, Bu Khofifah membela Gus Dur waktu itu,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Anas Urbaningrum Nilai Haji Her Tak Bisa Dipidana Soal Habiskan Rp38 M Dukung Khofifah di Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Uang negara yang dimaling, yang dikorupsi capai triliunan,” kata Haji Her dalam sebuah video berbahasa Madura yang beredar di media sosial, dikutip Senin (13/7/2026).

Haji Her kemudian berandai-andai, apabila uang negara yang dikorupsi itu digunakan untuk membeli hasil panen tembakau milik petani, maka kesejahteraan petani akan meningkat secara signifikan.

“Andai uang (korupsi) itu dipakai untuk membeli tembakau petani, pasti para petani tembakau kaya semua. Bukan dikasih cuma-cuma, tetapi digunakan untuk membeli tembakau petani. Semua petani pasti kaya,” ucap dia.

Pria yang dikenal sebagai Sultan Madura itu lalu menyampaikan keprihatinannya atas kondisi saat ini. Menurutnya, orang yang bekerja secara jujur justru sering dicari-cari kesalahannya.

“Yang kerja lurus dicari-cari kesalahannya. Nggak becus. Nggak ngerti sama kondisi ini,” ujarnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih mandiri dan bijak dalam menyikapi berbagai persoalan.

“Jadi ke depan, ayo saudara semua, kita harus pintar-pintar sendiri,” kata dia.

Terakhir, Haji Her juga berpesan agar masyarakat tidak terlalu sibuk mengurusi perilaku orang lain.

“Jangan suka ngurusi perilaku orang lain. Sibuk ngurusi perilaku orang nggak bakal bikin cepet kaya, justru akan dibenci orang,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Sultan Madura: Andai Uang Korupsi Dipakai untuk Beli Tembakau, Petani Pasti Kaya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dukungan muncul usai pria yang dikenal sebagai Sultan Madura itu dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap di Ditjen Bea dan Cukai.

Dukungan salah satunya datang dari Seniman Sumenep, Deni Puja Pranata. Ia menggalang petisi dukungan kepada Haji Her di Taman Adipura Sumenep dengan membentangkan kain putih berukuran besar pada Jumat (10/4/2026).

Masyarakat yang melintas pun berbondong-bondong menandatangani kain putih tersebut sebagai bentuk dukungan moral terhadap Haji Her.

Deni menyampaikan bahwa Haji Her merupakan sosok yang berjasa besar dalam mensejahterakan masyarakat Madura. Sehingga, pemanggilan oleh KPK dikhawatirkan dapat mengguncang perekonomian Madura.

“Kami hanya ingin memberitahu kepada pemerintah bahwa ada manusia yang berjasa pada rakyat Madura. Ada orang yang memiliki peran penting pada sektor-sektor perekonomian di Madura,” kata Deni.

Sebagai informasi, Haji Her mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (9/4/2026). Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap di Ditjen Bea dan Cukai.

Kedatangan Haji Her ini diklaim sebagai inisiatif sendiri usai disebut mangkir oleh KPK dalam sejumlah pemberitaan media.

Haji Her mengaku pemanggilan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap importasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Dalam pernyataannya, Haji Her mengaku tidak paham dengan kasus tersebut. Pun, tidak kenal dengan para tersangka.

“Nggak tahu saya, nggak tahu soal-soal itu,” kata dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Masyarakat Madura Galang Petisi Dukung Haji Her Usai Dipanggil KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pemanggilan ini memunculkan pemberitaan yang dinilai berpotensi merusak citra Haji Her sebagai sosok yang selama ini dianggap berjasa bagi masyarakat Pulau Madura.

Meski begitu, Hanafi mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, ia meminta publik untuk dapat melihat persoalan secara utuh, serta tidak melupakan rekam jejak Haji Her dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Madura lewat tembakau.

“Beliau (Haji Her) ini bukan hanya pengusaha, tetapi juga figur yang selama ini hadir langsung di tengah masyarakat, terutama petani tembakau. Perannya dalam menjaga stabilitas harga dan menyerap hasil panen sangat dirasakan,” kata Hanafi dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Hanafi mengungkapkan, salah satu kontribusi nyata Haji Her adalah mengangkat harga tembakau petani ke kisaran Rp60 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram (Kg). Menurutnya, hal itu sebagai langkah berani di tengah fluktuasi pasar. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan petani.

“Di saat petani sering kali berada pada posisi lemah dalam rantai distribusi, kehadiran beliau justru menjadi penyeimbang. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga keberpihakan,” ujarnya.

Hanafi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menghakimi.

“Kami percaya proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kami juga berharap tidak ada pembunuhan karakter terhadap tokoh yang selama ini memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat,” tutur Hanafi.

DPP IKAMA, jelas Hanafi, tidak mengaitkan persoalan hukum yang tengah bergulir dengan isu cukai rokok. Namun, ia menilai terdapat ironi ketika sosok yang dinilai berkontribusi terhadap kesejahteraan petani justru terseret dalam pusaran kasus yang menjadi sorotan nasional.

Hanafi menekankan bahwa persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Hanafi mengungkapkan, secara nasional nilai DBHCT mencapai sekitar Rp220 triliun.

Dari jumlah tersebut, kontribusi Jawa Timur diperkirakan mencapai sekitar Rp70 triliun, dengan sekitar Rp55 triliun berasal dari Madura.

Meski demikian, dana yang kembali ke daerah dinilai tidak proporsional. Jawa Timur menerima Rp1,7 triliun, sementara Madura hanya sekitar Rp4-Rp5 miliar.

“Ini yang menjadi kegelisahan kami. Madura memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor tembakau, tetapi yang kembali ke masyarakat sangat kecil. Padahal, dampak sosial dan ekonomi dari industri ini paling besar dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil,” ujarnya.

Karena itu, Hanafi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi DBHCT agar lebih adil dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, DPP IKAMA mendorong agar Madura dipertimbangkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) guna memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Keadilan fiskal harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai daerah penghasil hanya menjadi objek tanpa mendapatkan manfaat yang layak,” tegasnya.

Dia juga menegaskan komitmen IKAMA untuk terus mengawal kepentingan masyarakat Madura, terutama dalam perlindungan petani tembakau dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Kami akan terus bersuara untuk keadilan, baik dalam konteks hukum maupun kebijakan ekonomi. Yang kami perjuangkan adalah kesejahteraan masyarakat Madura secara menyeluruh,” pungkasnya.

Artikel Haji Her Diperiksa KPK, IKAMA Minta Publik Kedepankan Praduga Tak Bersalah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebab itu, ia mengimbau kepada para petani, khususnya di Madura, untuk mengurangi penanaman tembakau pada tahun ini.

“Disampaikan sebuah informasi khususnya pada petani tembakau di seluruh Indonesia, terkhsusus lagi untuk petani tembakau di Madura bahwa agar supaya tahun ini tidak menanam (tembakau) terlalu banyak,” imbau Haji Her dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, dikutip pada Kamis (10/4/2025).

Tak tanggung-tanggung, ia meminta petani untuk mengurangi kapasitas penanaman tembakau tahun ini hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Misal, tahun kemarin nanam 1000 pohon ya sekarang 500 (pohon),” ujar pria yang dikenal sebagai Sultan Madura itu.

Menurut dia, hal itu dilakukan demi menjaga agar harga tembakau tetap stabil. Sebab, stok di pabrik saat ini sudah penuh.

“Dengan pertimbangan adalah bahwa sekarang pabrik itu full stock. Jadi biar harga tetap stabil,” jelas Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) itu.

(War/rilpolitik)

Artikel Stok Pabrik Penuh, Petani Diminta Kurangi Tanam Tembakau Tahun Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pemberithuan kepada seluruh petani, terutama petani tembakau dan seluruh kuli panggul yang biasa masuk ke P4TM dan PT Bawang Mas Group, Insyallah akan mulai melakukan pembelian tanggal 11 Agustus, hari Minggu,” kata Haji Her dalam video yang beredar dikutip rilpolitik.com pada Jumat (9/8/2024).

Pengusaha yang dikenal sebagai Sultan Madura itu mengimbau petani untuk menjaga kualitas tembakaunya dengan tidak panen muda dan tidak menggunakan gula terlalu banyak.

“Jangan panen muda, jangan terlalu banyak kasih gula. Karena ini tembakau, bukan kopi,” imbau dia.

Selain itu, dia juga mengimbau para pengusaha tembakau untuk tidak mengimpor tembakau Jawa ke Madura di musim panen mulai Agustus hingga Oktober sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Sebab, hal itu dapat merugikan petani.

“Ayo semua temen-temen pedagang jangan ambil untung sendiri. Kasiani petani karena itu bisa menghancurkan harga tembakau petani,” ucapnya.

Terkait harga, Haji Her mengatakan itu tergantung kualitas tembakau. Dia menekankan akan terus memperjuangkan harga tembakau agar stabil.

“Makanya sama-sama jaga (kualitas). Insyaallah kalau petani menjaga kualitas, Insyaallah pabrik mikir untuk petani tembakau untung. Kita, P4TM dan saya bersama ulama tetap akan memperjuangkan supaya harga tembakau stabil dan tentu sesuai dengan kualitas,” ujarnya.

Dia kemudian mengajak semua pihak untuk terus berdoa kepada Allah agar cuaca di musim panen tembakau kali ini bagus sehingga para petani untung.

“Karena kalau cuaca ini, cuaca panas, cuaca hujan, ini ijin Allah. Jadi bukan wilayah kita semua. Pasrahkan kepada Allah dan itu menentukan harga tembakau. Semoga kita dalam keberuntungan semua,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Umumkan Beli Tembakau Mulai 11 Agustus, Ini Imbauan Haji Her ke Petani pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Selain Haji Her, JAPAI juga melaporkan sejumlah nama lain yang diduga menjadi produsen rokok tanpa cukai di Madura dan Malang.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Ketua Umum JAPAI, MH Sholeh mengatakan, pihaknya telah menyebutkan sejumlah nama yang diduga merupakan pengusaha rokok ilegal dalam laporannya ke Polda Jatim baik secara lisan maupun tertulis.

“Kita sudah menyebutkan nama-nama terkait, kalau teman-teman ingin menyebutkan secara gamblang, misalkan saya sebut Haji Her di Madura, Haji Mukmin, Haji Ahmad dan lain-lain,” ungkap Sholeh dalam video yang dilihat rilpolitik.com pada Selasa (9/7/2024).

“Kemudian, di Malang, (ada) Haji Sulaiman, Haji Subaidi,” imbuh dia.

Sholeh memastikan nama-nama tersebut sudah masuk dalam laporannya ke Polda Jatim. “Pada intinya laporan kita secara lisan dan tertulis itu sudah ada di Polda Jatim,” katanya.

Lebih lanjut, Sholeh memasrahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut ke Polda Jatim dan Bea Cukai.

“Kita masih percaya aparat penegak hukum seperti Polri dan Bea Cukai untuk menangani kasus tersebut sampai tuntas,” ujarnya.

Dia pun mengajak semua pihak mendukung kedua institusi tersebut untuk mengusut dugaan produksi rokok ilegal.

“Mari kita dukung dua institusi tersebut,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Diduga Produksi Rokok Ilegal, Sultan Madura Dilaporkan ke Polda Jatim pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua BMM 08, Khairul Kalam mengaku pihaknya keberatan dengan sikap Bawaslu Pamekasan yang menetapkan video viral Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Menurut Khairul, Bawaslu Pamekasan telah melakukan framming terhadap kubu 02 seolah-olah melakukan money politics.

“Kami dari relawan 02 Prabowo-Gibran di Madura merasa keberatan dengan statement yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memframming kubu 02 seolah-olah melakukan kegiatan money poltics,” kata Khairul Kalam dalam keterangan video dikutip hari ini, Minggu (7/1/2024).

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan itu menganggap keputusan Bawaslu menjadikan aksi bagi-bagi uang Gus Miftah masuk sebagai dugaan pelanggaran pemilu itu merupakan fitnah.

“Bagi kami, 02, apa yang dilkaukan oleh Bawaslu kemaren ketika konferensi pers itu bagi kami merupakan suatu fitnah dan bisa diancam,” ujarnya.

Khairul mengatakan bisa melaporkan Bawaslu ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah.

“Kami bisa melaporkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu terkait pencemaran nama baik dan fitnah,” ucapnya.

“Jadi kami tidak main-main,” tegas dia lagi.

Terlebih, lanjut dia, jika tuduhan Bawaslu Pamekasan itu tidak cukup bukti untuk menetapkan bagi-bagi uang Gus Miftah sebagai pelanggaran pidana pemilu. Menurutnya, hal itu tidak hanya mencemarkan nama baik kubu Prabowo-Gibran, tetapi juga pencemaran terhadap nama baik Khairul Umam alias Haji Her.

“Apalagi apa yang dituduhkan oleh Bawaslu itu tidak terpenuhi. Ini pencemaran bagi kami 02 dan juga terhadap seorang Haji Her yang kita tahu merupakan tokoh madura yang terkenal dermawan,” tukasnya.

Sebelumnya, ramai beredar video di media sosial ketika Miftah tengah membagikan uang ke masyarakat, dengan warga mengantre seraya menyalami saat tiba gilirannya.

Saat Miftah membagikan uang, kamera yang merekam video itu bergeser menyorot kerumunan di belakangnya. Lalu ada orang yang menampilkan baju hitam bergambar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Video tersebut menuai kontroversi. Banyak pihak menuding aksi bagi-bagi uang itu sebagai politics uang. Sebab, Gus Miftah diketahui merupakan pendukung dari Prabowo-Gibran dan selalu terlibat dalam kegiatan kampanye paslon 02 itu.

Miftah kemudian mengklarifikasi bahwa aksinya itu tidak ada kaitannya dengan politik. Ia mengaku hanya membantu Haji Her membagikan sedekahnya. Ia menyebut Haji Her sebagai pengusaha Pamekasan yang rajin bersedekah.

Atas viralnya video tersebut, Bawaslu Pamekasan langsung mengambil langkah dan menetapkan aksi bagi-bagi uang itu masuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi mengatakan, praktik bagi-bagi uang tersebut diduga melanggar pasal 523 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ancaman pidana tentang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu, dipidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta,” kata Suryaadi pada Rabu (3/1/2024).

(Iq/rilpolitik)

Artikel Buntut Aksi Gus Miftah Bagi-bagi Uang di Pamekasan, Relawan Prabowo Ancam Polisikan Bawaslu pertama kali tampil pada Rilpolitik.