Iksan mengungkapkan pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengecek secara langsung ke SDN Ambunten Tengah 2.

“Jadi itu sudah kita lihat di tiktok. Nanti saya akan turunkan teman-teman bidang sarpas atau … sarpas,” kata Iksan kepada rilpolitik.com melalui pesan suara WhatsApp, Minggu (17/5/2026) malam.

Iksan mengatakan, tim nantinya akan membimbing pihak sekolah untuk membuat laporan terkait kondisi bangunan.

“Nanti biar dibimbing untuk memasukkan dapodiknya, dilaporkan ya,” ujar mantan Kepala Disbudporapar itu.

“Sekaligus nanti juga kita lihat ya prospektif daripada sekolah tersebut,” imbuhnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengambil langkah sebagai solusi setelah mengetahui secara pasti persoalan yang dialami sekolah tersebut.

“Ketika kita sudah tahu nanti kita ambil langkah. Pertama, kita akan usulkan revitalisasi. Kedua, nanti kita juga akan usulkan intervensi terhadap APBD,” pungkasnya.

Diketahui, unggahan video dari akun @abuyalabib7 viral di media sosial Tiktok. Video tersebut memperlihatkan kondisi gedung SDN Ambunten Tengah 2 yang mengalami kerusakan pada beberapa bagian.

Dalam video tersebut tampak sebagian atap ambruk, beberapa genting rontok, dan tembok yang mengelupas.

Pada videonya, terdapat keterangan, “Gedung hampir rubuh. Laporan berkali-kali Gedung SDN Ambunten Tengah 2 diabaikan. Sungguh miris”.

Kondisi tersebut dinilai mengancam keselamatan siswa. “Ini yang sekolah bukan hewan. Disayang sama orang tuanya. Kalau ketiban bangunan sekolah gimana? Kalau cuma nggak dikasih nasi nggak bakal bikin anak meninggal,” ucap sang perekam dengan nada menyesalkan.

(War/rilpolitik)

Artikel Disdik Sumenep Akan Terjunkan Tim Cek Kondisi Gedung SDN Ambunten Tengah 2 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan tangakapan layar yang diterima rilpolitik.com pada Selasa (26/11/2024), status tersebut dibuat Fairus sekira pukul 11.57 WIB.

Adapun isi status WhatsApp tersebut adalah Fairus mendoakan Cabup petahana Achmad Fauzi Wongsojudo bisa terpilih kembali memimpin Sumenep untuk 5 tahun ke depan.

“Ya Allah semoga bapak Ahmad Fauzi Wongsojudo diberi amanah kembali untuk memimpin Sumenep dan semoga beliau diberi kekuatan untuk menjalankan amanahmu,” tulis Fairus dalam statusnya.

Terkait hal itu, loyalis Cabup nomor 1 KH Ali Fikri (Mas Kiai), Fauzi As meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra untuk bisa menertibkan anak buahnya.

“Agus gagal mendidik anak buahnya untuk bersikap netral di Pilkada Sumenep,” ujarnya Fauzi As ke rilpolitik.com hari ini.

Fauzi mengingatkan para ASN untuk tidak memaksakan diri terlibat dalam politik praktis memenangkan petahana.

“Jika maksa, saya tidak akan tinggal diam. Kita akan uji rekam jejaknya sebersih apa dia,” tegas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Kabid GTK Terang-terangan Dukung  Petahana, Fauzi As Tuding Kadisdik Sumenep Gagal Didik Anak Buahnya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pungutan haram itu diduga melibatkan Kabid Pembinaan SMP Disdik Sumenep, Moh Fajar Hidayat bekerjasama dengan oknum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) terhadap kepala SMP swasta Kabupaten Sumenep.

Koordinator GAMAS, Tolak Amir mengklaim sudah mengantongi alat bukti terkait dugaan pungli tersebut berupa bukti transfer dan kwitansi pengembalian dana oleh Kepala SMP swasta Sumenep kepada anggota MKKS.

Selain itu, Tolak Amir juga mengklaim memiliki bukti rekaman dugaan keterlibatan Kabid SMP Fajar. Dia menyebut Fajar pernah memberikan arahan atau instruksi kepada kepala SMP swasta Kabupaten Sumenep terkait pungutan dana BOS 2020-2021 dengan dalih sumbangan dan pengembalian dana BOS atas temuan Kejaksaan.

Arahan itu, kata Tolak Amir, disampaikan Fajar dalam sebuah forum MKKS yang dihadiri kepala SMP swasta Sumenep di sebuah aula.

“Pada saat di aula waktu itu, Fajar selaku Kabid Pembinaan SMP ini hadir juga memberikan arahan dan menyampaikan arahan terkait persoalan pengembalian dana BOS tahun 2020-2021,” kata Tolak Amir kepada wartawan usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Disdik Sumenep pada Senin (5/8/2024).

Amir menegaskan, Fajar tidak punya kewenangan untuk menarik dana BOS dari kepala sekolah meskipun ada temuan penegak hukum.

“Yang mempunyai wewenang terkait persoalan temuan ini ya kelembagaan Inspektorat yang itu kemudian menyurati kelembagaan terkait untuk mengembalikan misalkan ada kelebihan bayaran atau misalkan ada kelebihan dana BOS yang itu harus dikembalikan,” ucapnya.

Tolak Amir menyampaikan, berdasarkan bukti transfer dan kwitansi pembayaran, besaran pungutannya variatif, mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per sekolah.

Amir kemudian mengungkapkan modus yang dilakukan oknum Disdik Sumenep agar aksinya lepas dari pantauan aparat penegak hukum maupun publik. Amir menyebut, oknum Disdik dan MKKS menggunakan kode ‘Tali Asih” untuk menarik dana dari kepala SMP swasta.

“Saya menganggap bahwa ‘Tali Asih’ ini bentuk daripada kode-kode yang itu memang sering terjadi dalam suatu tindak pidana korupsi, bagaimana untuk kemudian mengelabui aparat penegak hukum dan kontrol publik. Ya tetep saya menduga kuat bahwa itu adalah pungli,” tuturnya.

Bantah Tudingan Pungli

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra membantah tudingan pungli yang dilakukan oleh bawahannya. Dia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Kabid SMP Fajar selaku pihak tertuduh.

“Saya tegaskan, Insyallah tidak ada pungli yang diberikan kepada Dinas Pendidikan. Kemarin, Kabid sudah dipanggil,” kata Agus di depan para demonstran pada Senin (5/8).

Terkait adanya pertemuan Fajar dan MKKS dengan kepala SMP swasta Kabupaten Sumenep, Agus mengakui. Tapi dia menegaskan tak ada pungli.

“Kalau pertemuan dengan MKKS, iya. Tapi tidak ada pungli yang dilakukan oleh bidang SMP. Sekali lagi tidak ada pungli,” tegas dia.

Bahkan, Agus menantang GAMAS untuk berani dikonfrontasi dengan Kabid SMP dan MKKS agar persoalan ini menjadi terang.

“Kalau rekan-rekan tidak percaya, mari kita tabayyun. Nanti kita kumpulkan Kabid SMP dan MKKS. Kalau ada pungutan, ada enggak yang mengalir ke Kabid SMP maupun Dinas Pendidikan. Ayo kita tabayyun biar jelas,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel ‘Tali Asih’ Diduga Jadi Kode Oknum Disdik Sumenep Kelabui Aparat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

GAMAS menduga pungli tersebut melibatkan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Moh Fajar Hidayat dan oknum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Hal itu disampaikan Koordinator GAMAS, Tolak Amir saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Disdik Sumenep pada Selasa (5/8/2024).

Rencana pelaporan itu ditegaskan Tolak Amir setelah Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra membantah adanya dugaan pungli yang dilakukan bawahannya.

Tolak Amir bahkan menyebut pejabat Disdik yang melakukan pungli dana BOS SMP sebagai oknum jahannam. Dia berjanji akan membuat oknum tersebut bersujud meminta ampun.

“Ketemu di jalur hukum. Saya buat bersujud sampeyan oknum-oknum jahannam,” tegas Tolak Amir.

“Yang pasti, kami akan melakukan pelaporan,” sambungnya.

Melalui sesi wawancara doorstop usai demo, Tolak Amir mengatakan laporannya nanti akan menyasar Kabid SMP Disdik Sumenep Moh Fajar Hidayat dan oknum MKKS. Dia juga mengatakan laporan tersebut akan disampaikan ke Polres Sumenep atau Polda Jawa Timur.

“Terkait nanti pelaporan, yang akan kami laporkan adalah yang pertama terkait persoalan keterangan yang kami kantongi buktinya pada saat menerima uang itu. Ntah anggota MKKS nanti yang akan saya laporkan. Dan Kabid pendidikannya pasti nanti akan saya laporkan. Persoalan nanti merembet ke mana-mana itu persoalan pengembangan penyelidikan dan penyidikan di Polres maupun di Polda,” tuturnya.

“Ya Kabid dan MKKS yang akan jadi subjek pelaporan nanti,” lanjutnya.

Diketahui, GAMAS menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Disdik Sumenep terkait dugaan pungli dana BOS SMP swasta. Dalam kasus tersebut, GAMAS mensinyalir adanya keterlibatan Kabid SMP Disdik Sumenep Moh Fajar Hidayat dan oknum MKKS.

Bahkan, Koordinator GAMAS, Tolak Amir secara terang-terangan menyebut Fajar sebagai dalang di balik pungli tersebut.

Tudingan itu disebut bukan tanpa dasar. Tolak Amir mengaku sudah mengantongi bukti berupa transfer dan kwitansi dari kepala SMP swasta yang menyetorkan dana dengan dalih sumbangan dan pengembalian dana BOS atas temuan Kejaksaan.

“Bukti yang kami kantongi Rp1,5 juta berupa pengembalian dana bos tahun 2020-2021 keterangannya dan Rp 1,5 juta berketarangan ‘tali asih’ yang kata anggota MKKS itu adalah sumbangan,” ujarnya.

Bantah Tudingan Pungli

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra membantah tudingan pungli yang dilakukan oleh bawahannya. Dia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Kabid SMP Fajar selaku pihak tertuduh.

“Saya tegaskan, Insyallah tidak ada pungli yang diberikan kepada Dinas Pendidikan. Kemarin, Kabid sudah dipanggil,” kata Agus di depan para demonstran.

Terkait adanya pertemuan Fajar dan MKKS dengan kepala SMP swasta Kabupaten Sumenep, Agus mengakui. Tapi dia menegaskan tak ada pungli.

“Kalau pertemuan dengan MKKS iya. Tapi tidak ada pungli yang dilakukan oleh bidang SMP. Sekali lagi tidak ada pungli,” tegas dia.

Bahkan, Agus menantang GAMAS untuk berani dikonfrontasi dengan Kabid SMP dan MKKS agar persoalan ini menjadi terang.

“Kalau rekan-rekan tidak percaya, mari kita tabayyun. Nanti kita kumpulkan Kabid SMP dan MKKS. Kalau ada pungutan, ada ngga yang mengalir ke Kabid SMP maupu dinas pendidikan. Ayo kita tabayun biar jelas,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pungli Dibantah, GAMAS akan Laporkan Kabid SMP Disdik Sumenep: Kita Buat Oknum Jahannam Bersujud pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Koordinator GAMAS, Tolak Amir saat aksi demonstrasi di depan Kantor Disdik Sumenep pada Senin (5/8/2024). Bahkan, Amir menyampaikan hal tersebut dengan lantang di depan Fajar.

Mulanya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra menemui massa yang sedang berdemonstrasi di depan Kantor Disdik setempat. Dia mendatangi massa dengan didampingi Fajar.

Dalam klarifikasinya, Agus membantah tudingan Disdik melakukan pungli dana BOS. Dia mengaku sudah menanyakan hal
tersebut kepada Fajar selaku pihak tertuduh.

“Saya tegaskan, Insyallah tidak ada pungli yang diberikan kepada Dinas Pendidikan. Kemarin, Kabid sudah dipanggil,” kata Agus di depan para demonstran.

“Kalau pertemuan dengan MKKS iya. Tapi tidak ada pungli yang dilakukan oleh bidang SMP. Sekali lagi tidak ada pungli,” tegas dia.

Mendengar klarifikasi tersebut, Tolak Amir tampak emosional. Dia menuding Agus telah berbohong menyebut tidak ada pungli Dana BOS SMP.

“Lagi-lagi dengan narasi Kebohongan, narasi kemunafikan yang sama bahwa Dinas Pendidikan menyampaikan tidak ada pungli yang dilakukan,” ucap Tolak Amir di depan Agus dan Fajar.

Bahkan, Amir secara tegas menunjuk Fajar yang berdiri di belakang Agus sebagai dalang pungli dana BOS SMP. Amir mengklaim memiliki bukti transfer dan kwitansi penyetoran dana dengan dalih sumbangan dan pengembalian dana BOS 2020-2021. Termasuk, adanya rekaman saat Kabid Fajar memberikan arahan terkait pungutan haram tersebut.

“Sampeyan tahu, pak? Kabid Pendidikan ini menjadi dalang, pak, menjadi dalang di balik dugaan pungli yang dilakukan. Kami mempunyai bukti transfer dan kwitansi dan kami mempunyai bukti rekaman bahwa memang pada hari itu MKKS dan oknum Kabid Pendidikan yang di belakang sampeyan hadir dalam satu aula. Dia memberikan pengarahan dan instruksi kepada seluruh ataupun beberapa kepala sekolah untuk mengembalikan dana bos tahun 2020-2021,” ungkap dia.

Amir pun merasa heran jika Agus selaku Kepala Disdik Sumenep justru mengaku tak tahu adanya pungli dana BOS SMP oleh bawahannya.

“Saya selaku aktivis, saya bukan mitra dari pemerintah, saya bukan pegiat dari institusi pemerintah, tapi kok bisa saya yang punya buktinya? Kenapa kok bisa saya yang punya rekamannya bahwa oknum ini (Fajar) hadir pada saat pertemuan di sebuah aula dengan anggota MKKS dan kepala sekolah. Kenapa sampeyan tidak tahu terkait persoalan dugaan pungli?” katanya.

“Sampeyan bohong terhadap publik hari ini. Sampeyan bohong terhadap publik bahwa sampeyan menyampaikan tidak ada dugaan pungli. Sampeyan memastikan tidak ada dugaan pungli yang dilakukan Disdik terhadap seluruh kepala sekolah SMP swasta se-Kabupaten Sumenep. Sampeyan bohong dan zalim. Kami punya buktinya, pak,” sambungnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan bukti yang diterimanya, besaran pungli mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per sekolah.

“Bukti yang kami kantongi Rp1,5 juta berupa pengembalian dana bos tahun 2020-2021 keterangannya dan Rp 1,5 juta berketarangan tali asih yang kata anggota MKKS itu adalah sumbangan. Masa sampeyan tidak tahu? Jangan zalim terhadap masyarakat dinas pendidikan ini,” ungkapnya.

Agus kemudian menjawab tudingan Tolak Amir bahwa dirinya telah berbohong. Agus tetap bersikukuh bahwa pungli itu tidak ada. Dia bahkan menantang GAMAS untuk berani dikonfrontasi dengan Kabid SMP dan MKKS agar persoalan ini jelas.

“Kalau rekan-rekan tidak percaya, mari kita tabayyun. Nanti kita kumpulkan Kabid SMP dan MKKS. Kalau ada pungutan, ada ngga yang mengalir ke Kabid SMP maupu dinas pendidikan. Ayo kita tabayun biar jelas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Gerakan Aksi Mahasiswa Sumenep (GAMAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Disdik Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menuntut Kabid SMP Moh Fajar Hidayat dicopot dari jabatannya karena diduga menjadi dalang pungli dana BOS tahun 2020-2021.

Tak hanya itu, GAMAS juga menuntut Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menciptakan dunia pendidikan bersih dari pungli.

(Ah/rilpolitik)

Artikel GAMAS Blak-blakan Tunjuk Hidung Kabid SMP Disdik Sumenep Dalang Pungli Dana BOS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

GAMAS menduga adanya pungutan liar (pungli) dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP yang dilakukan oknum Disdik Sumenep bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) terhadap Kepala SMP swasta di Kabupaten Sumenep.

Dalam tuntutannya, massa yang dipimpin Tolak Amir meminta agar Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Moh Fajar Hidayat dicopot dari jabatannya. Alasannya, Fajar diduga kuat menjadi dalang di balik pungli tersebut.

Tolak Amir mengaku pihaknya mengantongi bukti adanya pungli tersebut yang diduga didalangi Kabid SMP Fajar. Dia membantah pernyataan Fajar sebelumnya yang mengaku tidak tahu terkait dugaan pungli tersebut.

“Pada tanggal 29 kemarin, aksi kita disambut oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang dengan tidak berdosanya dia mengatakan bahwa dia tidak tahu terkait persoalan dugaan pungli yang terjadi terhadap Kepala SMP swasta se-Kabupaten Sumenep,” kata Tolak Amir dalam orasinya.

“Namun berdasarkan bukti yang kita miliki bahwa Fajar selaku Kabid Pendidikan SMP ikut andil dalam dugaan pungli yang dikakukan terhadap seluruh SMP swasta di Sumemep,” sambungnya.

Dia mengungkap adanya pertemuan Kepala SMP swasta di Sumenep bersama MKKS dan Fajar selaku Kabid Pendidikan SMP. Dalam pertemuan tersebut, Fajar disebut memberikan arahan kepada para kepala sekolah yang hadir terkait dengan pungutan dana yang disebut sebagai sumbangan dan pengembalian dana BOS tahun 2020-2021.

Tolak Amir pun mengaku memiliki bukti transfer dan kwitansi penyetoran dana senilai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta tiap sekolah.

Tak hanya itu, dia juga mengklaim memiliki rekaman saat Fajar memberikan arahan dalam pertemuan Kepala SMP swasta Kabupaten Sumenep bersama MKKS.

“Kami memiliki bukti ril, konkrit. Gerakan kita tidak asal. Gerakan kita ditopang oleh data dan bukti yang nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Wiraraja (Unija) Madura ini juga menyoroti penggunaan istilah ‘tali asih’ dalam pengumpulan dana tersebut. Dia curiga istilah itu sengaja digunakan sebagai trik agar tidak tercium oleh aparat penegak hukum (APH). “Tali asih ini sebagai kode mengelabui aparat hukum,” katanya.

Sebab itu, dia meminta agar Fajar dicopot dari jabatannya sebagai Kabid Pembinaan SMP Sumenep.

“Segera copot Fajar selaku Kabid Pendidikan yang sudah menjadi dalang pungli dana bos terhadap kepala sekolah,” ujarnya.

Tak hanya Kabid, dia juga menuntut Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Agus Dwi Saputra untuk mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menciptakan dunia pendidikan bersih dari pungli.

“Penjarakan dan adili oknum yang ikut andil dalam pungli dana BOS SMP swasta se-Kabupaten Sumemep,” tegasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Mahasiswa Geruduk Kantor Disdik Sumenep, Ungkap Dugaan Pungli Dana BOS Oleh Kabid SMP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun berbeda dengan pandangan publik, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sumenep Ardiansyah justru menilai harga tersebut masih terbilang rendah alias murah.

“Harga 125 juta per toilet masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan standar kaidah tata bangunan. Jika nantinya masih terdapat kekurangan, sekolah dapat memenuhinya menggunakan dana BOS,” kata Ardiansyah dikutip dari pemberitaan Beritasatu.com beberapa waktu lalu.

Rupanya, pemerintah Kabupaten Sumenep telah membangun 15 toilet sepanjang tahun 2022. Bahkan, Ardiansyah mengungkapkan, pihaknya kembali merencanakan pembangunan 20 toilet serupa di berbagai SD pada 2023.

“Pada tahun 2022, kami telah membangun 15 toilet, dan pada tahun 2023 ini, kami juga berencana membangun 20 toilet di sekolah dasar,” jelas Ardiansyah.

Rektor Universitas Bahauddin Mudhari (Uniba) Madura, Prof Rachmad Hidayat mengkritik anggaran Rp125 juta untuk pembangunan satu toilet SD itu. Menurutnya, banyak gedung sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan dan perlu penanganan segera ketimbang membangun toilet dengan harga fantastis.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya bisa membuat skala prioritas terkait masalah pendidikan di Kabupaten Sumenep.

“Saya melihat banyak hal yang kurang memadai. Bocor atap SD, retak dinding, dan fasilitas yang minim. Seharusnya, ini yang menjadi fokus utama. Dana sebesar Rp 125 juta sangat bermanfaat untuk memperbaharui ruang kelas siswa,” ujarnya.

Ia membandingkan dengan kampus Uniba yang dipimpinnya. Menurutnya, anggaran Rp125 juta untuk satu toilet itu bisa dipakai membangun ruang kelas mewah untuk mahasiswa.

“Pada dasarnya, di kampus kami yang notabene swasta, dana sebesar Rp 125 juta dapat digunakan untuk membangun ruang kuliah yang mewah bagi mahasiswa. Ini jauh lebih bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita saling mempertimbangkan program-program yang menjadi prioritas,” tutup Rachmad.

Sebelumnya, viral pembangunan 4 toilet SD di Kabupaten Sumenep yang mencapai Rp500 juta. Pembangunan toilet yang viral itu terjadi di SDN Lalangon 1 Kecamatan Manding, SDN Guwa-Guwa 1 Kecamatan Raas, SDN Dungkek 1 Kecamatan Dungkek, dan SDN Pordapor 2 Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. (Abn)

Artikel Publik Nilai Proyek Toilet SD Kemahalan, Disdik Sumenep Justru Bilang Murah pertama kali tampil pada Rilpolitik.