SUMENEP, Rilpolitik.com – Gerakan Aksi Mahasiswa Sumenep (GAMAS) secara terang-terangan menuding Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Moh Fajar Hidayat sebagai dalang pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kepala SMP swasta se-Kabupaten Sumenep tahun 2020-2021.
Hal itu disampaikan Koordinator GAMAS, Tolak Amir saat aksi demonstrasi di depan Kantor Disdik Sumenep pada Senin (5/8/2024). Bahkan, Amir menyampaikan hal tersebut dengan lantang di depan Fajar.
Mulanya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra menemui massa yang sedang berdemonstrasi di depan Kantor Disdik setempat. Dia mendatangi massa dengan didampingi Fajar.
Dalam klarifikasinya, Agus membantah tudingan Disdik melakukan pungli dana BOS. Dia mengaku sudah menanyakan hal
tersebut kepada Fajar selaku pihak tertuduh.
“Saya tegaskan, Insyallah tidak ada pungli yang diberikan kepada Dinas Pendidikan. Kemarin, Kabid sudah dipanggil,” kata Agus di depan para demonstran.
“Kalau pertemuan dengan MKKS iya. Tapi tidak ada pungli yang dilakukan oleh bidang SMP. Sekali lagi tidak ada pungli,” tegas dia.
Mendengar klarifikasi tersebut, Tolak Amir tampak emosional. Dia menuding Agus telah berbohong menyebut tidak ada pungli Dana BOS SMP.
“Lagi-lagi dengan narasi Kebohongan, narasi kemunafikan yang sama bahwa Dinas Pendidikan menyampaikan tidak ada pungli yang dilakukan,” ucap Tolak Amir di depan Agus dan Fajar.
Bahkan, Amir secara tegas menunjuk Fajar yang berdiri di belakang Agus sebagai dalang pungli dana BOS SMP. Amir mengklaim memiliki bukti transfer dan kwitansi penyetoran dana dengan dalih sumbangan dan pengembalian dana BOS 2020-2021. Termasuk, adanya rekaman saat Kabid Fajar memberikan arahan terkait pungutan haram tersebut.
“Sampeyan tahu, pak? Kabid Pendidikan ini menjadi dalang, pak, menjadi dalang di balik dugaan pungli yang dilakukan. Kami mempunyai bukti transfer dan kwitansi dan kami mempunyai bukti rekaman bahwa memang pada hari itu MKKS dan oknum Kabid Pendidikan yang di belakang sampeyan hadir dalam satu aula. Dia memberikan pengarahan dan instruksi kepada seluruh ataupun beberapa kepala sekolah untuk mengembalikan dana bos tahun 2020-2021,” ungkap dia.
Amir pun merasa heran jika Agus selaku Kepala Disdik Sumenep justru mengaku tak tahu adanya pungli dana BOS SMP oleh bawahannya.
“Saya selaku aktivis, saya bukan mitra dari pemerintah, saya bukan pegiat dari institusi pemerintah, tapi kok bisa saya yang punya buktinya? Kenapa kok bisa saya yang punya rekamannya bahwa oknum ini (Fajar) hadir pada saat pertemuan di sebuah aula dengan anggota MKKS dan kepala sekolah. Kenapa sampeyan tidak tahu terkait persoalan dugaan pungli?” katanya.
“Sampeyan bohong terhadap publik hari ini. Sampeyan bohong terhadap publik bahwa sampeyan menyampaikan tidak ada dugaan pungli. Sampeyan memastikan tidak ada dugaan pungli yang dilakukan Disdik terhadap seluruh kepala sekolah SMP swasta se-Kabupaten Sumenep. Sampeyan bohong dan zalim. Kami punya buktinya, pak,” sambungnya.
Dia mengungkapkan, berdasarkan bukti yang diterimanya, besaran pungli mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per sekolah.
“Bukti yang kami kantongi Rp1,5 juta berupa pengembalian dana bos tahun 2020-2021 keterangannya dan Rp 1,5 juta berketarangan tali asih yang kata anggota MKKS itu adalah sumbangan. Masa sampeyan tidak tahu? Jangan zalim terhadap masyarakat dinas pendidikan ini,” ungkapnya.
Agus kemudian menjawab tudingan Tolak Amir bahwa dirinya telah berbohong. Agus tetap bersikukuh bahwa pungli itu tidak ada. Dia bahkan menantang GAMAS untuk berani dikonfrontasi dengan Kabid SMP dan MKKS agar persoalan ini jelas.
“Kalau rekan-rekan tidak percaya, mari kita tabayyun. Nanti kita kumpulkan Kabid SMP dan MKKS. Kalau ada pungutan, ada ngga yang mengalir ke Kabid SMP maupu dinas pendidikan. Ayo kita tabayun biar jelas,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Gerakan Aksi Mahasiswa Sumenep (GAMAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Disdik Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menuntut Kabid SMP Moh Fajar Hidayat dicopot dari jabatannya karena diduga menjadi dalang pungli dana BOS tahun 2020-2021.
Tak hanya itu, GAMAS juga menuntut Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menciptakan dunia pendidikan bersih dari pungli.
(Ah/rilpolitik)



![Gedung KPK, Jakarta Selatan. [Foto: Ah/rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250222-WA0001-350x220.jpg)
![Masyarakat Desa Kapedi perbaiki jalan rusak secara swadaya. [Foto: War/rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/07/1000066385-350x220.jpg)
![Masyarakat Kapedi melakukan penggalangan dana demi memperbaiki jalan rusak. [Foto: War/rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/07/1000066343-350x220.jpg)







![Gedung KPK, Jakarta Selatan. [Foto: Ah/rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250222-WA0001-180x130.jpg)
![Masyarakat Desa Kapedi perbaiki jalan rusak secara swadaya. [Foto: War/rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/07/1000066385-180x130.jpg)
![Masyarakat Kapedi melakukan penggalangan dana demi memperbaiki jalan rusak. [Foto: War/rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/07/1000066343-180x130.jpg)
