Sekjen PKS Ungkap Belum Ada Komunikasi Antar Fraksi Soal Hak Angket DPR

JAKARTA, Rilpolitik.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sebaiknya dibatalkan jika anggota parlemen ragu untuk menggulirkannya.

Dia menyebut partainya realistis dalam rencana pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

“Ya hak angket kita lihat aja perkembangan. Kalau layak kekumpul jumlahnya, kita maju terus. Kalau enggak, ya sudah enggak usah,” kata Habib Aboe dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Dia mengaku selama ini belum ada komunikasi formal antar masing-masing fraksi di DPR soal rencana pengajuan hak angket. Sebab itu, dia tidak bisa menjelaskan nasib hak angket ke depan.

“Kita lihat perkembangan. Perjalanan masih panjang,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya menerima keputusan KPU terkait pemenang Pemilu 2024, baik pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Menurut dia, bila ada pihak yang hendak menggugat keputusan KPU, menurutnya bisa ditempuh melalui mekanisms yang ada, yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

“Kalau untuk menerima, menerima. Adapun masalah hukum itu lain ceritanya. Tidak puas, jalur hukumnya tetap ada ya. Buat kami PKS, cukup. Paling tidak meningkat lah walau hanya tiga tiga kursi. Jadi 53,” katanya.