Rilpolitik.com, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof Henri Subiakto menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) dihentikan sementara hingga Pemilu 2024 selesai. Hal ini untuk menghindari pembagian Bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2024.
“Sebaiknya semua Kementerian dan Dinas di daerah-daerah termasuk juga Presiden RI Joko Widodo tidak menyalurkan program Bansos di masa kampanye seperti sekarang ini. Bansos hendaknya disalurkan pasca Pemilu,” kata Henri dikutip dari akun X nya pada Sabtu (30/12/2023).
Pernyataan ini disampaikan merespon rencana aksi Presiden Joko Widodo, ayah dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bagikan beras 10 kg kepada masyarakat hingga Maret 2023.
Dia meminta agar Bawaslu bersikap tegas jika pembagian Bansos di masa kampanye Pemilu 2024 ini dimanfaatkan untuk kepentingan para kontestan politik.
“Karena penyaluran Bansos sekarang bisa bermakna kampanye yang tidak fair. Terlebih saat penyaluran disertai pesan-pesan tersembunyi atau intimidasi pada masyarakat yang tidak senafas secara politik dengan pemberi Bansos,” ujarnya.
“Atau memang tujuan pemberian Bansos sekarang ini sengaja untuk kampanye? Tentulah bukan kan? Presiden itu kan negarawan yang ingin dinilai netral dan bijak kan?” tukasnya.
Sebelunya, Jokowi menyatakan akan meneruskan Program Bantuan Pangan Beras untuk Desember 2023, dan Januari, Februari, serta Maret 2024. Program Bansos Beras ini dinilai terbukti efektif meredam gejolak harga beras yang terjadi sebagai dampak bencana El Nino.
Menurut dia, program Bansos Beras ini mampu meredam gejolak harga yang tengah terjadi. “Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran akan kita tambah untuk bulan Desember 2023 dan Januari, Februari, Maret 2024,” imbuhnya.
(Faw/rilpolitik)
