JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut muncul mengingat tingginya biaya pilkada langsung yang harus ditanggung oleh setiap calon kepala daerah.
“Pak Presiden saya itu berkali-kali mengatakan, ‘Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD.’ Enggak mau kan?” kata Yusril menirukan pernyataan Prabowo.
Hal itu disampaikan Yusril saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (28/10/2026).
Yusril mengatakan, beban finansial dalam pilkada langsung sangat besar karena calon kepala daerah harus menjangkau seluruh pemilih di wilayahnya secara langsung.
“Kalau pilkada itu diserahkan kepada rakyat negeri langsung, besar sekali biaya Pilkada itu untuk nyuapin orang yang mau milih itu tadi,” paparnya.
Dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, Yusril menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD jauh lebih mudah dipantau dari potensi suap dibandingkan pemilihan langsung di tingkat kabupaten atau kota.
“Nah, kan lebih mudah ngawasi 30 anggota DPRD disogok apa enggak. Tapi kalau ngawasi orang kabupaten kan enggak sederhana,” ujar Yusril.
Tingginya modal yang dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada langsung pada akhirnya mendorong terjadinya praktik korupsi saat mereka menjabat demi mengembalikan modal kampanye.
“Nah, karena itu jadi bupati calonnya besar sekali biayanya. Tentu dia terpikir bagaimana dia maupun jadi bupati supaya modalnya kembali,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril mengajak seluruh pihak untuk membenahi dan meluruskan cara berpikir nasional dalam membangun sistem pencegahan korupsi.
“Jadi peluang kita menciptakan peluang untuk terjadinya korupsi tapi kita bilang kita anti korupsi. Jadi cara berpikir kita itu mesti diluruskan juga itu gimana caranya sistem menghambat supaya korupsi itu tidak banyak terjadi,” tutup Yusril.
