JAKARTA, Rilpolitik.com – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki peranan penting dalam menciptakan politik yang harmanis menjelang Pilkada Serentak 2024 dan transisi pemerintahan 20 Oktober mendatang.
Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin mengungkapkan bahwa selain menjaga stabilitas politik, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan proses elektoral.
Dia menegaskan bahwa konsep harmonis dalam iklim politik bukan hanya sekadar suasana yang damai, tetapi juga berkaitan erat dengan berjalannya proses politik sesuai aturan.
“Harmonis itu bukan sekadar adem ayem, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keberlangsungan iklim politik berjalan sesuai aturan,” kata Iqbal dalam FGD yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Hotel Terraz Tree, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Selasa (1/10/2024).
Ia menyoroti bahwa meskipun suasana terlihat tenang, seringkali penyelenggaraan negara dan proses elektoral masih diwarnai oleh berbagai permasalahan.
“Yang bisa kita lakukan adalah menjadi mekanisme cek and balancing terhadap pemerintah,” ujarnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya peran OMS dalam mengedukasi masyarakat mengenai proses elektoral dan pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses politik yang sehat adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita harus terus mengupayakan agar masyarakat memahami betul pentingnya proses elektoral dan keberlangsungan pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Iqbal menyatakan OMS akan terus mengingatkan pemerintah ketika jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan koridor yang semestinya.
“Kami akan mencoba mengingatkan pemerintah jika mereka tidak berjalan di jalur yang benar,” tambahnya.
Berbicara mengenai pelantikan 580 anggota DPR yang baru, Iqbal menyampaikan harapannya agar para legislator yang baru dilantik ini memahami betul tugas dan tanggung jawab mereka.
“Tentu kita dipaksa memiliki ekspektasi yang baik terhadap mereka, namun ke depan kita perlu terus mengingatkan mereka untuk memahami kembali tugas dan fungsinya, batasan etika, serta amanat yang sudah diberikan masyarakat melalui pemilu,” ujarnya.
Selain itu, Iqbal juga menyinggung presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ia berharap presiden terpilih mampu mengemban amanat dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dari mereka yang memilihnya.
“Presiden terpilih harus memahami bahwa ia terpilih dengan suara yang signifikan, sehingga penting baginya untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan demokratis, serta tidak mengabaikan esensi oposisi dan peran OMS sebagai pengawas,” jelasnya.
Iqbal menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga proses pemerintahan yang demokratis dan transparan. Ia berharap pemerintahan ke depan tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya dan tetap menghormati fungsi pengawasan yang dijalankan oleh OMS.
