Menteri KKP Terjunkan Tim Usut SHM di Perairan Sumenep

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akhirnya buka suara terkait kabar 20 hektare perairan di Sumenep, Jawa Timur memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Trenggono mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Kita sudah turunkan tim ke sana,” kata Trenggono di Jakarta pada Kamis (23/1/2025).

Trenggono mengakui terkuaknya kepemilikan SHM di wilayah perairan Sumenep itu tak lepas dari keberadaan pagar laut Tangerang yang menghebohkan publik belakangan ini.

Menurut Trenggono, penyalahgunaan ruang laut sebenarnya bukan masalah baru. Hanya saja tidak terekspose oleh media. Ia menyebut kasus-kasus seperti itu bukan hal baru dan sudah mencapai ratusan kasus.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami penyelewengan pemanfaatan ruang di daerah lainnya, selain Tangerang dan Sumenep.

“Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 169 kasus sebenarnya. Tetapi kan selama ini tak terekspose oleh media. Kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif, karena situasinya kan sedemikian rupa ya,” ujar dia.

Trenggono berjanji akan segera mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas privatisasi laut baik di Sumenep maupun daerah lain. Ia menyatakan akan menindak tegas sesuai kewenangannya.

“Kita akan secepat mungkin akan mengungkap sesuai dengan kewenangan kita Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” kata Trenggono.

Diketahui, laut Sumenep yang sudah memiliki SHM terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Saat ini, reklamasi pantai itu rencananya akan digarap untuk pembangunan tambak garam.