JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya berada di bawah wewenang Wakil Presiden (Wapres).
Tito menjelaskan kawasan aglomerasi perlu dilakukan harmonisasi mengingat banyak problem dan program yang saling bersinggungan, salah satunya banjir.
“Prinsip kawasan ini adalah harmonisi pogram perencanaan dan evaluasi secara reguler, supaya on the track. Dan ini perlu ada yang melakukan itu melakukan sinkronisaai ini, ini problem tidak bisa ditangani satu menteri, misalnya Bappenas sendiri, enggak bisa ditangani satu Menko pun tak bisa, ini lintas menko,” kata Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi II DPR, Rabu (13/2/2024).
Sebab itu, pemerintah mengusulkan aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya ditangani oleh wapres karena tugas presiden sudah banyak.
“Presiden memiliki tanggung jawab nasional yang luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani wapres. Dan ini mirip yang kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua,” pungkasnya.
