Komisi VII DPR Ungkap Satgas Investasi Pimpinan Bahlil Kerap Minta Uang Hingga Saham

JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku sudah mendengar isu permainan izin di sektor pertambangan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurutnya, pihaknya sudah sering menerima keluhan dari asosiasi pengusaha tambang terkait sejumlah penyelewengan pemberian izin tambang.

“Kita sudah dengar itu bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi,” kata Sugeng dalam pernyataannya dikutip pada Rabu (6/5/2024).

Sugeng mengungkapkan, Satgas pimpinan orang dekat Presiden Joko Widodo itu diduga meminta sejumlah uang apabila izin tambag mau dihidupkan kembali. Bahkan, ada pula yang meminta saham.

“Ada yang meminta kalau memang mau menghidupkan (izin tambang) kembali, maka harus bayar sekian, bahkan ada yang minta saham katanya,” tutur Sugeng.

“Karena sebagian besar bahkan tiba-tiba dicabut tanpa ada argumentasi yang bisa dijelaskan panjang lebar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, sejak awal Komisi VII DPR RI telah menyatakan keberatan atas pembentukan satgas itu.

Tapi, Kementerian Investasi tetap membentuknya dengan alasan bisa memberikan kepastian hukum soal izin usaha tambang.

Padahal, lanjut Sugneg, fakta yang terjadi saat ini justru satgas bentukan Bahlil tersebut dianggap kontraproduktif.

“Kita mau mencari kepastian (izin tambang) justru menimbulkan ketidakpastian itu lah kasus satgas yang dipimpin oleh Pak Bahlil itu, justru menimbulkan ketidakpastian kasus satgas apa yang dipimpin oleh Pak Bahlil itu,” ujar dia.

Karena itu, Sugeng mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat berencana memanggil Bahlil untuk mengklarifikasi dugaan penyelewengan izin tambang itu.

“Ini kan semuanya berproses, jadwal kegiatan habis ini rapat. Secepatnya (panggil Bahlil) apalagi sudah menjadi isu kayak begini,” imbuh dia.