NasionalPolitik

Kemendagri Dampingi Khusus Pemprov Kaltim Gegara Kelakuan Gubernur Rudy Mas’ud

×

Kemendagri Dampingi Khusus Pemprov Kaltim Gegara Kelakuan Gubernur Rudy Mas’ud

Sebarkan artikel ini
Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya sedang melakukan pendampingan secara khusus terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Pendampingan tersebut, kata Bima, diberikan menyusul massifnya protes rakyat terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

“Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Politikus PAN itu menyebut Kemendagri telah mengingatkan Rudy untuk lebih berhati-hati terkait penggunaan anggaran. Menurut Bima, pihaknya banyak memberikan catatan terkait anggaran Kaltim.

“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Jadi Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi,” ucapnya.

Bahkan, kata Bima, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas Gubernur Kaltim. Termasuk, komunikasi yang dilakukan oleh tim Ditjen Otonomi Daerah (Otda) untuk mengingatkan Gubernur soal efisiensi anggaran.

“Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin,” tuturnya.

“Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur,” imbuh dia.

Bima memastikan Kemendagri terus memberikan pandangan kepada Rudy agar memperhatikan alokasi anggaran. Dia mengatakan Kemendagri meminta agar Rudy memilah kembali hal-hal yang dibutuhkan dan sesuai arahan efisiensi.

“Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya di apa di, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *