JMB Dukung Sikap Tegas Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian

JAKARTA, Rilpolitik.com – Jaringan Mahasantri Berkemajuan (JMB) mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara tegas menolak Polri ditempatkan di bawah kementerian.

Ketua Umum Jaringan Mahasantri Berkemajuan, Mohammad Hafidz Kudsi menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip independensi penegakan hukum.

Hafidz menyebut pernyataan Kapolri merupakan penegasan dari semangat reformasi dan konstitusi.

“Reformasi sudah jelas mengamanatkan tentang institusi Polri di bawah langsung Presiden dan apa yang disampaikan Kapolri untuk menolak di bawah Kementerian sangat tepat dan merupakan sikap berani yang pasti didukung oleh semua pihak,” kata Hafidz dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Hafidz menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian dan membuka ruang intervensi kepentingan politik.

“Untuk memastikan agar polri tetap independen dalam menjalankan tugas penegakan supremasi hukum,” jelasnya.

Menurut Hafidz, independensi Polri merupakan fondasi utama agar institusi kepolisian mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan objektif.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.

“Selama ini polri telah menunjukkan kinerja yang nyata sesuai tugas dan fungsinya di bawah komando langsung presiden,” tuturnya.

“Sekalipun ada catatan kritis terhadap polri, maka yang perlu diperbaiki adalah kinerjanya bukan berarti harus mengubah struktur komando yang malah berpotensi berakibat fatal terhadap independensi penegakan hukum karena intervensi politik dan kekuasaan,” lanjutnya.

Hafidz menjelaskan, wacana reposisi Polri dari bawah Presiden ke Kementerian cukup sebagai diskursus di ruang publik sebagai bagian dari pengayaan sudut pandang dalam proses reformasi polri.

Namun, lanjut Hafidz, apabila hal itu tidak sejalan dengan samangat reformasi maka wacana tersebut tidak boleh ditindak lanjuti.

“Sebenarnya, diskursus atau perdebatan soal reposisi Polri ini merupakan hal yang wajar di alam demokrasi sebagai perbedaan pandangan, namun tetap berfokus pada semangat reformasi. Jika bertentangan sudah pasti akan tertolak dengan sendirinya,” ucapnya.

Terakhir, Hafidz berharap semangat reformasi Polri bisa berhasil membenahi kinerja Polri tanpa harus mereposisi institusi.

“Semua akan mendukung reformasi Polri dalam rangka memperbaiki kinerja Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” tandasnya.