JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan mengatakan belum ada rencana mengubah jadwal sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Pernyataan itu disampaikan merespons mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang menyebut sidang pemilihan Wapres berpotensi tidak sah jika tidak memenuhi tenggang waktu 14 hari setelah Presiden Prabowo Subianto menyerahkan nama cawapres ke MPR.
“Belum ada perubahan jadwal,” kata Irawan kepada wartawan pada Sabtu (21/11/2026).
Meski begitu, Irawan mengatakan, pendapat Mahfud MD akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan (ragab).
“Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan,” ujarnya.
Menurut Irawan, hal paling prinsip dalam pengisian kekosongan jabatan wapres adalah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari.
“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 nama yang diusulkan oleh Presiden,” jelasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan sidang pemilihan wapres baru yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah apabila hingga Kamis (19/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum juga menyerahkan dua nama calonnya ke MPR.
“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Menurut UUD 1945, jelas Mahfud, pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR bahwa penghitungan waktu dalam proses pengisian jabatan Wapres itu menggunakan hitungan hari kerja, bukan hari kalender.
“Di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menyarankan agar sidang paripurna dengan agenda memilih dan melantik Wapres baru sebaiknya dilaksanakan setelah terpenuhi masa 14 hari kerja sejak MPR menerima usulan tersebut. Langkah itu diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
(War/rilpolitik)
















