Oleh: Hafid Abbas
Komisioner dan Ketua Komnas HAM RI ke-8 (2012-2017)
Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo mengenai perlunya Presiden Prabowo Subianto membersihkan kabinet dari orang-orang yang masih memiliki loyalitas politik kepada Presiden ke-7 Joko Widodo patut menjadi bahan perenungan serius. Persoalannya bukan sekadar pergantian menteri, melainkan menyangkut efektivitas pemerintahan, independensi institusi negara, dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dalam sistem presidensial, loyalitas utama seluruh pembantu presiden semestinya diberikan kepada konstitusi, kepentingan bangsa, dan presiden yang sedang menjalankan mandat rakyat. Tidak boleh ada pusat komando politik alternatif yang memengaruhi keputusan pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.
Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan mengganti sejumlah menteri. Konsolidasi pemerintahan harus menyentuh struktur kekuasaan yang lebih luas.
Pertama, pembenahan kabinet dan birokrasi pemerintahan.
Presiden perlu mengevaluasi seluruh pejabat strategis berdasarkan integritas, kompetensi, independensi, dan rekam jejak pengabdiannya. Menteri maupun pejabat yang terbukti menggunakan jabatan untuk menjalankan kepentingan politik pihak lain harus dievaluasi secara serius. Ukurannya bukan kedekatan dengan Jokowi ataupun Prabowo, melainkan kesetiaan kepada konstitusi dan kepentingan nasional.
Kedua, reformasi institusi TNI dan Polri.
Institusi pertahanan dan keamanan tidak boleh menjadi instrumen jaringan politik siapa pun. Evaluasi jabatan strategis di lingkungan TNI dan Polri perlu dilakukan berdasarkan profesionalisme, meritokrasi, integritas, serta kepatuhan terhadap supremasi sipil. Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik praktis, tindakan harus diambil melalui mekanisme hukum dan disiplin institusi.
Negara tidak boleh membiarkan aparat terbelah oleh loyalitas personal kepada mantan pejabat maupun penguasa yang sedang menjabat.
Ketiga, pembenahan BUMN, Danantara, dan BUMD.
Posisi komisaris dan direksi perusahaan negara bukanlah hadiah politik atau tempat mempertahankan pengaruh kekuasaan masa lalu. Seluruh jabatan strategis harus dievaluasi secara transparan. Mereka yang tidak memenuhi standar profesionalitas, memiliki konflik kepentingan, atau terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diganti melalui prosedur yang berlaku.
BUMN dan Danantara mengelola kekayaan negara yang sangat besar. Karena itu, pengelolaannya harus bebas dari patronase politik dan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
Keempat, evaluasi menyeluruh konsesi perkebunan dan pertambangan.
Persoalan oligarki ekonomi harus ditempatkan sebagai agenda kedaulatan nasional. Pemerintah perlu mengaudit kepemilikan manfaat (beneficial ownership), aliran modal, kepatuhan pajak, kewajiban lingkungan, serta penguasaan konsesi sawit, kehutanan, dan pertambangan.
Laporan Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia November 2026 memberikan alasan kuat untuk melakukan langkah tersebut. Temuan ribuan titik sumber asap di dalam konsesi perkebunan dan kehutanan, termasuk konsesi yang terhubung dengan kelompok usaha berbasis di Singapura dan Malaysia, menunjukkan perlunya pengawasan yang jauh lebih serius.
Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, melanggar ketentuan lingkungan, atau memperoleh konsesi melalui praktik koruptif harus menghadapi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi pemilik modal, sebesar apa pun kekayaannya.
Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional untuk mengungkap aliran kekayaan Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura dan China, apabila terdapat indikasi penghindaran pajak, pencucian uang, atau pelanggaran hukum lainnya. Kekayaan yang berasal dari sumber daya Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Pada 20 September 2016, The Straits Times menerbitkan artikel berjudul: “80% of assets Indonesians stashed overseas are in Singapore: Indonesia’s finance minister., Sri Mulyani. Diperkirakan jumlahnya sekitar US$200 miliar berada di Singapura. Apakah angka itu setelah satu dekade telah meningkat ke US$400 miliar atau lebih, semuanya perlu diteliti.
Konsolidasi negara tidak boleh ditunda.
Tantangan Presiden Prabowo bukan hanya menjalankan program pemerintah, melainkan memastikan bahwa seluruh instrumen kekuasaan negara bekerja dalam satu arah: melayani kepentingan nasional.
Jika benar terdapat jaringan kepentingan politik dan ekonomi yang masih mempertahankan pengaruh dari pemerintahan sebelumnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui audit, evaluasi, transparansi, dan penegakan hukum. Namun, jangan sampai upaya konsolidasi justru berubah menjadi pergantian loyalitas personal dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.
Prabowo membutuhkan pemerintahan yang mandiri, bukan pemerintahan yang dikendalikan oleh warisan patronase politik. Ia juga membutuhkan institusi keamanan yang profesional, BUMN yang dikelola secara akuntabel, serta sumber daya alam yang benar-benar memberikan kemakmuran kepada rakyat.
Inilah momentum untuk membuktikan bahwa kekuasaan presiden tidak berhenti pada pergantian figur di Istana, tetapi benar-benar mampu mengembalikan kendali negara atas institusi publik dan kekayaan nasional.
Kedaulatan negara tidak boleh kalah oleh jaringan politik, kepentingan oligarki, maupun kekuatan modal lintas negara.
















