Hotman Paris Pertanyakan Kasus Hukum Nadiem: Dia Tak Menerima Satu Sen pun

JAKARTA, Rilpolitik.com – Penasihat hukum eks Mendikbud Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan penahanan kliennya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud periode 2019-2022.

Hotman menyoroti penahanan Nadiem yang dilakukan setelah situasi negara mulai kondusif dari demo besar-besaran ‘bubarkan DPR’ yang berujung rusuh dan penjarahan sejumlah rumah pejabat beberapa waktu lalu.

“Setelah kondusif, sudah tidak ada demo, langsung ada berita terheboh, mantan Menteri Pendidikan Nadiem ditahan dan jadi berita yang sangat viral,” kata Hotman dalam unggahannya di akun media sosial Tiktoknya dikutip rilpolitik.com pada Jumat (5/9/2025).

Hotman menegaskan, Nadiem tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan, menurutnya, Nadiem tidak menerima uang sepeser pun dari proyek pengadaan laptop tersebut.

Tak hanya itu, Hotman juga mengatakan bahwa baik penyelidik maupun penyidik tidak menemukan adanya dugaan keterlibatan Nadiem di kasus tersebut.

“Padahal dia tidak menerima satu sen pun dan tidak ada mark up, tidak ada temuan penyelidik maupun jaksa penyidik,” ujar Hotman.

Sebab itu, ia mempertanyakan alasan penyidik menahan Nadiem Makarim. Ia menduga adanya motif politik di balik penahanan tersebut.

“Ada apa? Kenapa sekarang? Kenapa harus sekarang ditahan dia? Kalau para analis politik silakan dijawab sendiri,” pungkasnya.

Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud periode 2019-2022.

Ia langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejari Jakarta Selatan pada Kamis (4/9/2025).

Nadiem disangka dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dengan total kerugian negara mencapai Rp1 triliun lebih.

(Ah/rilpolitik)