Hashim Sebut Prabowo Temukan Banyak Program Konyol di APBN

JAKARTA, Rilpolitik.com – Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo menemukan banyak program konyol dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal itu diketahui setelah Prabowo mengecek secara detail APBN 2025. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka memangkas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Menurut Hashim, Prabowo melalukan pengecekan hingga ke lapisan sembilan dalam isi APBN. Dari pengecekan itu banyak anggaran yang bisa dihemat. Seperti biaya kunjungan kerja, mulai dari ke daerah hingga ke luar negeri.

“Dia (Prabowo) bercerita ke saya, beberapa minggu dia itu periksa anggaran APBN, ternyata ada sembilan tingkat di APBN, biasanya presiden atau menteri periksa ke tingkat tiga atau empat saja, dia sampai ke sembilan, dibongkar semuanya,” kata Hashim beberapa waktu lalu.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu kemudian mengatakan Prabowo menemukan adanya anggaran untuk program-program konyol. Tetapi dia tidak membeberkan secara rinci program konyol itu.

“Ada program yang program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas,” ujarnya.

“Ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata,” imbuhnya.

Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran S-37/MK.02/2025 untuk menindaklanjuti Inpres penghematan anggaran tersebut. Surat itu disebar kepada seluruh menteri dan kepala lembaga. Surat itu juga ditujukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Di dalam surat tersebut, Sri Mulyani mencantumkan daftar 16 pos belanja yang dipangkas. Mulai dari anggaran pembelian alat tulis dan kantor (ATK) hingga kegiatan seremoni. Total anggaran yang dipangkas sebesar Rp 306 triliun.

Berikut daftar 16 pos anggaran belanja yang dipangkas:

1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen.
2. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen.
3. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen.
4. Belanja lainnya: 59,1 persen.
5. Kegiatan seremonial: 56,9 persen.
6. Perjalanan dinas: 53,9 persen.
7. Kajian dan analisis: 51,5 persen.
8. Jasa konsultan: 45,7 persen.
9. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen.
10. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen.
11. Infrastruktur: 34,3 persen.
12. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen.
13. Peralatan dan mesin: 28 persen.
14. Lisensi aplikasi: 21,6 persen.
15. Bantuan pemerintah: 16,7 persen.
16. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen.