Rilpolitik.com – Hujan baru saja reda ketika Hashim Djojohadikusumo melangkah keluar dari ruang pertemuan di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah pengusaha menyalaminya dengan penuh hormat. Ia tahu, perannya di pemerintahan kakaknya, Prabowo Subianto, bukan sekadar simbolisme kekeluargaan. Hashim adalah arsitek ekonomi baru yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pengusaha nasional dengan kebijakan pemerintah. Namun, ia juga sadar bahwa jalannya tidak akan mudah. Di seberang meja kekuasaan, oligarki lama yang berakar di era Jokowi masih berusaha mempertahankan dominasinya.
Sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Hashim bukan lagi sekadar adik sang presiden. Ia adalah otak di balik strategi ekonomi yang ingin membawa Indonesia keluar dari cengkeraman asing dan oligarki lama. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, perannya melewati batas domestik, menghadiri berbagai forum global, termasuk COP26 di Azerbaijan. Namun, jabatan ini bukan hanya soal transisi energi atau isu lingkungan. Ini adalah panggung yang lebih besar—panggung di mana kepentingan negara dipertaruhkan.
Dari berbagai kebijakan yang digagasnya, satu hal menjadi jelas: Hashim ingin mengubah pola lama, di mana ekonomi nasional dikendalikan oleh segelintir taipan yang selama ini menikmati kebijakan era Jokowi. Ia ingin membawa kembali kendali ekonomi ke tangan pengusaha nasional, khususnya mereka yang disebutnya “pribumi”.
Dalam beberapa bulan terakhir, Hashim telah membangun poros baru di dunia usaha Indonesia. Ia semakin dekat dengan Aburizal Bakrie, Chairul Tanjung, dan Haji Isam, yang kini menjadi kekuatan utama dalam blok ekonomi pro-Prabowo. Pertarungan terbesar terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di mana ia berhasil menempatkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, menggantikan Arsjad Rasjid.
Di balik layar, Hashim juga mendorong kebijakan buy local, termasuk kebijakan agar BUMN hanya membeli kapal dari galangan dalam negeri. Meski kebijakan ini dikritik karena dianggap bisa menurunkan daya saing industri nasional, Hashim bersikeras bahwa sudah saatnya industri lokal diberi ruang lebih besar.
Tidak semua orang di kabinet Prabowo sejalan dengan Hashim. Salah satu tantangan terbesarnya datang dari Erick Thohir, Menteri BUMN yang masih memiliki loyalitas kuat pada Jokowi. Erick lebih memilih pendekatan global, membuka pintu bagi investasi asing, termasuk dari China dan Timur Tengah.
Ketegangan antara keduanya semakin terasa dalam proyek-proyek strategis, seperti reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan kebijakan pembelian kapal oleh BUMN. Hashim menginginkan agar proyek-proyek tersebut dikendalikan oleh pengusaha nasional, sementara Erick lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan instabilitas ekonomi.
Namun, Hashim tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kebijakan. Ini adalah perang kepentingan antara dua blok kekuatan: blok ekonomi nasionalis yang ia pimpin, melawan oligarki lama yang masih berusaha bertahan melalui berbagai skema politik dan ekonomi.
Sebagai utusan khusus presiden di bidang energi dan iklim, Hashim membawa pendekatan yang berani. Dalam pertemuan COP26 di Azerbaijan, ia mengajukan argumen bahwa sawit adalah sumber energi hijau, meskipun banyak negara barat menuduh industri sawit Indonesia sebagai perusak lingkungan. Hashim bahkan mengkritik janji pendanaan energi hijau dari negara-negara barat sebagai “janji kosong”, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan internasional tanpa imbalan yang jelas.
Namun, sikapnya ini tidak hanya mendapat tentangan dari luar negeri. Di dalam negeri, para aktivis lingkungan dan akademisi mulai mempertanyakan apakah pendekatan Hashim benar-benar membawa manfaat bagi rakyat atau hanya memperkuat cengkeraman pengusaha tertentu dalam industri sawit dan batu bara.
Tidak hanya berhadapan dengan Erick Thohir, Hashim juga harus menghadapi manuver politik para pendukung Jokowi yang masih bercokol di dalam sistem pemerintahan. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana Jokowi berusaha mempertahankan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak segera digantikan oleh Prabowo.
Menurut sumber yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, Jokowi telah meminta Prabowo untuk menunda pergantian Kapolri selama setahun. Listyo, yang sebelumnya adalah orang kepercayaannya sejak di Solo, masih memegang kendali atas berbagai aspek keamanan dalam negeri. Prabowo, yang memahami pentingnya dukungan Polri dalam stabilitas pemerintahannya, tampaknya menerima permintaan ini meskipun tidak sepenuhnya nyaman dengan kehadiran Listyo dalam barisannya.
Selain itu, Jokowi juga berusaha melindungi Erick Thohir, yang menjadi ujung tombak pertahanan oligarki lama dalam ekonomi BUMN. Lewat jaringan bisnisnya yang luas, Erick masih memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan aset negara, termasuk di dalam Danantara, lembaga pengelola investasi dengan aset lebih dari 9.000 triliun rupiah.
Hashim Djojohadikusumo bukan sekadar adik presiden. Ia adalah arsitek ekonomi yang sedang membentuk ulang lanskap bisnis-politik di Indonesia. Namun, jalannya tidak akan mudah. Ia menghadapi oligarki lama yang masih memiliki akar kuat di dalam pemerintahan, dari Erick Thohir di BUMN hingga jaringan bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh para taipan pendukung Jokowi.
Keberhasilannya akan ditentukan oleh beberapa faktor:
1. Kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan investasi asing.
2. Kesuksesannya dalam membendung pengaruh oligarki lama di dalam kabinet.
3. Daya tahannya menghadapi kritik dari kelompok lingkungan dan masyarakat sipil.
Jika ia berhasil, Hashim akan dikenang sebagai arsitek kebijakan ekonomi yang membawa Indonesia menuju kemandirian. Jika gagal, ia hanya akan menjadi bagian dari siklus lama di mana politik dan bisnis selalu berjalan beriringan tanpa perubahan nyata bagi rakyat.
Di balik semua ini, pertanyaannya tetap sama: apakah Hashim adalah solusi atau hanya wajah baru dari sistem lama yang terus berulang?
Penulis: Subairi Muzakki
Direktur Institut Demokrasi Republikan
