Dongkrak Daya Beli, Anis Fauzan Usulkan Empat Langkah Cepat Presiden

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pengamat kebijakan publik, Anis Fauzan menilai Presiden perlu segera mengambil langkah cepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian nasional bergerak lebih dinamis. Menurutnya, meski pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sekitar Rp200 triliun ke Bank Himbara, penyerapan kredit produktif akan tetap rendah bila daya beli masyarakat tidak meningkat.

“Dana sebanyak apapun yang ditempatkan di bank tidak akan terserap menjadi kredit produktif jika masyarakat tidak punya pekerjaan dan daya beli,” tegas Anis dalam pernyataannya, Minggu (14/9/2025).

“Yang terjadi justru orang lebih tertarik meminjam untuk konsumsi, bahkan untuk hal yang merugikan seperti judi online,” imbuhnya.

Empat Usulan Strategis

Dalam pernyataannya, Anis Fauzan mengusulkan empat langkah konkret yang bisa segera ditempuh Presiden:

Perbanyak program swakelola di setiap kementerian/lembaga. Dengan pola ini, proyek di Kabupaten A dikerjakan oleh warga Kabupaten A, bukan oleh kontraktor dari luar daerah. “Uangnya berputar di daerah, penghasilan naik, daya beli ikut meningkat,” ujarnya.

Naikkan plafon penunjukan langsung. Saat ini batas penunjukan langsung Rp200 juta. Anis mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp400 juta atau lebih, agar UKM di daerah bisa lebih terlibat dalam proyek pemerintah.

Dorong produksi pertanian. Pemerintah dinilai perlu memberikan pupuk gratis kepada petani agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani terjaga.

Revisi Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut Anis, revisi diperlukan agar pelaksana swakelola dan penyedia jasa mendapat perlindungan hukum. “Dengan begitu, poin satu dan dua bisa berjalan tanpa kekhawatiran kriminalisasi aparat penegak hukum,” katanya.

Data Ekonomi yang Relevan

Usulan Anis Fauzan muncul di tengah tantangan daya beli masyarakat yang masih lemah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 masih berada di angka 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 tercatat 4,76 persen, dengan sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal.

Dari sisi harga, inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (yoy), relatif rendah dan menandakan konsumsi domestik belum cukup kuat. “Ini artinya, ada ruang fiskal untuk mendorong permintaan melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan dukungan bagi sektor riil,” jelas Anis.

Fokus pada Ekonomi Rakyat

Anis menekankan, inti dari kebijakan adalah memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang nyata. “Ekonomi hanya bisa bergerak jika rakyat punya penghasilan. Dan penghasilan hanya ada jika pemerintah membuka ruang kerja dan usaha di lapangan,” tandasnya.

Suapaya Daya Beli Masyarakat meningkat dan ekonomi bergerak saya kira perlu beberapa langkah cepat dari Presiden.

1. Bikin aturan setiap kementrian/lembaga untuk memperbanyak program swakelola. Dengan begitu maka jika ada proyek ke kabupaten A maka yg bekerja memang orang dari Kabupaten A tersebut. Bukan orang dari Jakarta lagi. Ketika mereka bekerja, lalu dapat penghasilan dan uangnya buat belanja. Daya beli naik.

2. ⁠Naikkan Plafon penunjukan langsung dari 200 juta menjadi 400 jt atau lebih, agar pengusaha kecil setingkat UKM yg ikut dalam proyek2 pemerintah mendapatkan penghasilan yang memadai.

3. ⁠Produksi pertanian ditingkatkan. Berikan pupuk gratis bagi petani.

4. ⁠Revisi Perpres no 46 tahun 2025 mengenai pengadaan barang dan jasa. Berikan proteksi kepada pelaksana dan penyedia jasa agar Poin 1 dan Poin 2 dalam artikel ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kriminalisasi dari APH.

Dengan langkah ini mudah-mudahan dana 200 T yg dikucurkan oleh kememkue ke Bank Himbara bisa diserap dengan kredit. Kredit untuk modal usaha. Tapi jika usahanya tidak jalan karena tidak ada daya beli dan tidak ada pekerjaan, maka sebanyak apapun dana di Bank, tidak akan ada orang yg mau kredit kecuali pinjol untuk modal main judol.