Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
LEBIH dari satu bulan, kita semua berduka dan menunjukkan empati kepada saudara-saudara kita di kawasan Sumatera. Tepatnya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh diterjang banjir dan longsor. Pemicunya adalah hujan yang sangat ekstrem dan diperparah oleh rusaknya ekosistem di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Bencana ini memporak-porandakan 52 kabupaten, 27 di antaranya terparah dan dinyatakan sebagai kawasan tanggap darurat yang memerlukan perhatian khusus.
BNPB per 31 Desember 2025 mencatat 1.141 orang meninggal dunia dan 165 orang hilang. Infrastruktur yang terdampak meliputi 147.236 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, serta 145 jembatan rusak. Fasilitas yang rusak tersebut tersebar di 18 kabupaten di Aceh, 16 kabupaten di Sumatera Barat, dan 18 kabupaten di Sumatera Utara.
Berbeda dengan bencana tsunami Aceh 2004 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, hal tersebut tidak berlaku bagi bencana Sumatera 2025. Dengan adanya jejaring informasi, khususnya media sosial, muncul silang sengkarut dan salah paham antar elemen bangsa. Tidak ditetapkannya bencana ini sebagai bencana nasional telah menyebabkan sejumlah kekecewaan. Namun di balik itu, bencana juga membangkitkan solidaritas kemanusiaan tanpa batas wilayah, kesukuan, dan agama.
Bencana dan Kekacauan Neurotik
Bencana Sumatera bukan saja menelan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi para korban yang selamat: hilangnya sanak keluarga yang dicintai dan tempat tinggal. Sumber kehidupan dan prakehidupan juga hancur, seperti sawah, ladang, warung/toko, ternak, dan lainnya. Kehidupan seolah berhenti tanpa harapan, sebuah adegan tragedi kemanusiaan yang memilukan.
Dalam penanganan setiap bencana, termasuk bencana Sumatera, sering terjadi apa yang disebut dengan “kekacauan neurotik”, yaitu kondisi ketika para korban bencana dan relawan mengalami respons emosional dan mental yang kacau: kecemasan berlebih, kepanikan, perilaku reaktif, serta stres yang dipicu oleh lemahnya penanganan, kurangnya koordinasi antar pelaku, dan merebaknya berita hoaks yang sering kali kurang empatik.
Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, penyandang kebutuhan khusus, dan lansia merupakan korban yang paling menderita dan rentan mengalami gangguan stres pascabencana. Gangguan ini dapat membekas, khususnya pada anak-anak. Sejumlah lembaga relawan, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), telah menyelenggarakan program psikososial di Desa Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Langkah ini merupakan upaya yang tepat dan patut dicontoh.
Etika Kehidupan
Dalam 72 jam pertama, sejumlah relawan bahu-membahu bersama Basarnas serta TNI/Polri melakukan upaya penyelamatan. Tujuh puluh dua jam pertama merupakan masa kritis bagi korban yang masih hidup dan tertimbun kayu maupun bangunan untuk dapat bertahan dengan oksigen dan daya tahan yang dimilikinya. Diduga, sulitnya medan menuju daerah terdampak turut menambah jumlah korban. Misi penyelamatan tanpa mengenal waktu pun telah dilaksanakan.
Kini, para korban bencana tengah menunggu gerak cepat pemerintah untuk membangun hunian sementara (huntara) beserta sarana pendukungnya, sembari menunggu rehabilitasi fasilitas publik seperti kantor pemerintah daerah, rumah sakit, jembatan, dan sarana lainnya. Masalah pokok lainnya adalah pemulihan ekonomi masyarakat agar prakehidupan tidak terhenti. Pemulihan awal ekonomi melalui penguatan rantai pasok menjadi isu yang sangat mendesak.
Gerakan spontan seluruh elemen bangsa menunjukkan adanya kekuatan bawah sadar yang menggerakkan solidaritas untuk mencintai kehidupan. Ini merupakan sebuah etika yang merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menekankan martabat, hak asasi, dan penghormatan terhadap kehidupan. Etika ini mengendap dalam berbagai tradisi, termasuk agama dan filsafat, yang mendorong perilaku etis, harmoni, dan rasa cinta antarsesama manusia.
Wallahu a‘lam bi ash-shawab.
