HukumNasional

Denny Indrayana Sebut Presiden dan Kroninya Harus Dihukum Mati

6544
×

Denny Indrayana Sebut Presiden dan Kroninya Harus Dihukum Mati

Sebarkan artikel ini
Denny Indrayana.

Rilpolitik.com, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Dari saking gemasnya, ia mengaku sampai pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memberi tanggapan yang cukup keras. Ia menyebut usulan pembubaran KPK sebagai cara berpikir sesat.

“Jangan salah kaprah. Jangan sesat logika,” kata Calon Legislatif Partai Demokrat itu melalui akun Twitternya, @dennyindrayana pada Selasa (22/8/2023).

Menurut Denny, bukan KPK yang harus dibubarkan, tetapi pihak-pihak yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK.

“Presiden, dan semua kekuatan korup, termasuk oligarki dan kroninya, harus bertanggung jawab karena bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap KPK,” ujar Denny.

Ia pun mengatakan, presiden dan kroninya yang telah melemahkan dan membunuh KPK secara terencana seharusnya dihukum mati.

“Hukumannya seharusnya mati,” tukas Denny.

Sebelumnya, Megawati menyoroti praktik korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia meskipun sudah ada KPK. Ini terjadi, kata Megawati, karena penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih.

“Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat,” kata Megawati di Jakarta pada Senin (21/8/2023).

Megawati mengaku geregetan dengan penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, ia mengaku pernah meminta Jokowi untuk membubarkan lembaga anti rasuah itu.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, ‘sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif’,” ujarnya.

(Abn)

Baca juga:  KPK Ungkap Banyak Pejabat Tak Jujur Isi LHKPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *