JAKARTA, Rilpolitik.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono bersama Wakilnya, Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut pengunduran diri mereka sebagai bentuk perencanaan pembangunan IKN yang tidak matang.
“Mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang,” kata Hasto Kristiyanto usai ikut kuliah umum di Fisip UI, Depok pada Senin (3/6/2024).
Hasto juga mengkritik banyaknya proyek di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai tergesa-gesa tanpa melalui kajian yang komprehensif.
“Sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detil,” ujar Hasto.
Dia mengaku pernah menjadi project manager di lokasi yang sama dengan IKN. Menurutnya, banyak sejumlah hal di lapangan yang perlu dipertimbangkan secara matang.
“Dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit aja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara,” jelas dia.
Hasto juga menyinggung konflik dengan masalah adat dalam penyelesaian proyek IKN. “Rakernas (PDIP) juga mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat,” tutur Hasto.
Dia menyesalkan mundurnya Kepala Otorita IKN di tengah persiapan upacara 17 Agustus di kawasan tersebut dalam dua bulan ke depan. Hasto mengatakan langkah mundur itu tidak bisa dilepaskan dari pengerjaan proyek IKN yang terasa terburu-buru.
“Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yan bersangkutan mundur,” tutur Hasto.
Diketahui, Bambang Susantono bersama Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pengunduran keduanya diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta pada Senin (3/6/2024).
Kini, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk penggantinya, yaitu Menteri PUPR Hadimuljono sebagai Plt Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN sebagai wakilnya.









![Prodi HPI Fakultas Syariah UIN Jember Buka Program Rekognisi Pembelajaran Lampau 2026. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260413-WA0001-350x220.jpg)






